PKB Angkat Bicara Terkait Kasus Pembakaran Orang di Bekasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2017
PKB Angkat Bicara Terkait Kasus Pembakaran Orang di Bekasi

Siti Zubaedah (tengah) istri dari Muhammad Alzahra yang menjadi korban main hakim sendiri, di kediamannya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (7/8). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tewasnya Muhammad Al Zahra (MA) alias Zoya secara mengenaskan menyorot perhatian publik. Pasalnya, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini tewas dibakar warga setelah sebelumnya dipukuli lantaran dituduh mencuri amplifier musala.‎

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding merasa prihatin atas kasus main hakim sendiri yang mengakibatkan tewasnya MA. Terlebih, istri korban kini tengah mengandung anak kedua dari MA yang baru berumur enam bulan.

Karding pun mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat menimbulkan kasus serupa di kemudian hari.

"Saya sangat menyesalkan dan prihatin atas tindakan masyarakat yang main hakim sendiri, dan saya akan mendorong Kapolri agar seluruh pihak yang terlibat itu harus dihukum," tegas Karding saat acara ‎Halaqah Kebangsaan DPP PKB di Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Lebih lanjut, Karding mengimbau agar masyarakat tidak bermain hakim sendiri. Peristiwa ini disebutnya sana sekali tidak dapat diterima dengan alasan apa pun, terlebih Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum.

"Masyarakat agar jangan main hakim sendiri pada yang diduga menjadi pelaku kriminal. Serahkan dan percayakan pada hukum dan polisi. Di negeri ini berdasarkan hukum. Enggak boleh satu orang pun menghukum tanpa melakukan pengadilan‎," pungkas Karding. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Polisi Kejar Pembakar Pria Diduga Maling Amplifier Musala Di Cikarang

#Bekasi #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Pramono mengaku menerima keluhan dari pengguna Transjabodetabek, terutama warga Bekasi.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Indonesia
Jakarta dan Bekasi Kerja Sama Bereskan Masalah Sampah di Bantargebang
Kedua pemerintahan itu memperpanjang kerja sama untuk lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Jakarta dan Bekasi Kerja Sama Bereskan Masalah Sampah di Bantargebang
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Skandal Kekerasan Seksual Pesantren Bekasi Terbongkar! Sedikitnya 10 Anak Jadi Korban Sejak 2023
Kasus dugaan kekerasan seksual meledak di pesantren Bekasi. Lebih dari 10 anak menjadi korban berulang sejak 2023.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Oktober 2026
Skandal Kekerasan Seksual Pesantren Bekasi Terbongkar! Sedikitnya 10 Anak Jadi Korban Sejak 2023
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Bagikan