Pj Walkot Cimahi Dicopot Karena Tidak Bisa Kendalikan Inflasi
Pj. Walikota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan.
MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri terus melakukan evaluasi kinerja penjabat (Pj) kepala daerah yang diangkat. Terutama dengan evaluasi kinerja pada pengendalian inflasi daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot jabatan Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Cimahi.
Baca Juga:
Beras Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar
Tito menilai Pj Walkot Cimahi Dikdik tidak tidak mampu menyelesaikan persoalan inflasi di daerah itu.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak Pemerintah Kota Cimahi. Inflasinya tinggi, harga berasnya naik tidak turun-turun," kata Tito.
Pada pemaparan dalam rapat tersebut, Tito telah mengingatkan kepada Dikdik Suratno Nugrahawan untuk mampu menurunkan angka inflasi di Kota Cimahi.
"Berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali, padahal daerah penghasil cabai," katanya.
Atas dasar tersebut, Mendagri mencopot jabatan Dikdik sebagai Pj. Wali Kota Cimahi, kemudian meminta untuk segera ada pengganti.
"Saya minta untuk diganti, dan sudah diganti, sudah saya tanda tangani pada hari Sabtu (7/10). Diganti dengan pj. wali kota yang baru," kata Tito.
Sebelumnya Dikdik menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cimahi, kemudian sebagai Pj. Wali Kota Cimahi menggantikan Ngatiyana yang purnatugas pada tanggal 22 Oktober 2022.
Pada September 2023, gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,95.
Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 3,07 persen dan terendah terjadi di Kota Depok sebesar 1,96 persen. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Pemerintah Konsisten Jaga Inflasi Pangan Biar Tidak Turunkan Daya Beli
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
Menko Airlangga Malah Senang Emas Sumbang Inflasi Terbesar, Ini Alasannya
Harga Emas Perhiasan Picu Lonjakan Inflasi RI, Tertinggi dalam 26 Bulan
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia Inflasi 0,28 di Oktober, Sumut Alami Inflasi Tertinggi Capai 4,97 Persen
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Badan Pangan Nasional Temukan Beras Premium Sudah Dijual di Bawah HET