Pj Teguh Siapkan Sanksi untuk ASN Jakarta yang Tak Bisa Jaga Netralitas di Pilkada 2024

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menggelar pertemuan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Fahmi Zikrillah selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Munandar Nugraha sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, di Ruang Fatahillah, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10).

Dalam kesempatan itu, Pj Teguh menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai dukungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, menyediakan tempat penyimpanan surat suara dan distribusi logistik. Pj. Gubernur Teguh juga memastikan akan memonitor kelancaran pelaksanaan pemungutan suara bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca juga:

DPRD DKI Minta Pj Teguh Menjaga Netralitas di Pilkada Jakarta

"Kami juga akan bersinergi dengan Forkopimda dan jajaran terkait. Misalnya, bagaimana distribusi logistik untuk lingkungan kota, bagaimana nanti untuk di Kepulauan Seribu, hal-hal yang seperti itu yang tadi juga sudah dibahas," ujar Teguh.

Pj Teguh menyatakan menyiapkan sanksi tegas apabila ASN tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada.

"Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini," ucap Teguh.

Baca juga:

Pj Teguh Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Pilkada dan Nataru

Selain itu, pertemuan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada, mengingat hal tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan Pilkada. Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen kami bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kita harapkan Pilkada bisa berlangsung dengan damai, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan pastinya bermartabat," ujarnya. (Asp)