Pj Teguh Pastikan tak Ada Pendistribusian Bansos Jelang Pilkada Jakarta

MERAHPUTIH.COM - PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan tidak ada kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga menjelang kontestasi politik Pilkada Jakarta 2024.

Kebijakan itu diambil guna menjalankan amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang Pilkada 2024.

Pj Teguh menegaskan bansos boleh disalurkan ke warga setelah pilkada Jakarta selesai pada 27 November 2024. Di satu sisi, bansos juga dapat disalurkan ketika ada bencana alam yang melanda. Bansos itu didistribusikan hanya untuk para korban bencana.

"Bansos merupakan titik rawan pada saat pilkada. Memang ada arahan untuk daerah yang tidak terkena bencana bansos bisa dibagikan setelah pilkada. Tanpa mengurangi perhatian kami kepada rakyat, karena ada instrumen yang lain tentu saja," kata Pj Teguh di Jakarta, Kamis (14/11).

Baca juga:

DPRD DKI Minta Warga Tak Golput di Pilkada Jakarta

Menurut dia, bansos yang disalurkan menjelang pemungutan suara pilkada sangat riskan dimanfaatkan salah satu pasangan calon untuk merebut hati warga Jakarta. "Demikian juga bila ada event-event mungkin bisa disalahgunakan pihak pihak tertentu," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, sangat elok penyaluran bantuan sosial ini dilakukan setelah pencoblosan pertarungan pilkada Jakarta. "Kami juga akan cermati tidak harus dilakukan pada saat jelang pilkada, tapi mungkin lebih bijak itu dilakukan setelahnya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju dengan usulan penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sementara hingga Pilkada 2024 rampung.

Guna mengakomodasi usul tersebut, Tito berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos hingga hari pencoblosan pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

"Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Meski begitu, Tito menjelaskan bansos pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

"Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang ngungsi, ya enggak mungkin kita enggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu," ungkapnya.(Asp)

Baca juga:

Pilkada 2024 Berpotensi Panas, Kapolri Minta Brimob Jaga-jaga