Pj Heru Tanggapi Permintaan Polisi untuk Cabut KJP Pelajar Tawuran

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 02 April 2024
Pj Heru Tanggapi Permintaan Polisi untuk Cabut KJP Pelajar Tawuran

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MERAHPUTIH.COM - PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencatat pelajar yang terlibat aksi tawuran di Ibu Kota saat Ramadan.

Pencatatan ini dilakukan untuk penindakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang tawuran. "Jadi saya menyampaikan kepada pejabat terkait DKI untuk koordinasi dengan polres setempat untuk meminta nama nama dan bukti bukti pelajar tawuran," kata Pj Heru di Jakarta, Selasa (2/4).

Baca juga:

2 Polisi Ditabrak Ambulans saat Hendak Bubarkan Tawuran

Dalam ketentuan yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta, siswa sekolah yang terlibat dalam tindakan kriminal tawuran akan dikenai sanksi pencabutan KJP. "Sesuai dengan aturannya, KJP ya dicabut," tegasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi meminta Pemprov DKI untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelaku pengeroyokan, MR (20), yang membawa senjata tajam di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Polres Jakarta Pusat (Jakpus) akan menyampaikan hal ini kepada Pemkot Jakpus dan Pemprov DKI Jakarta. "Setelah diproses, nanti Polres Jakpus akan berkomunikasi dengan Pemkot Jakpus hingga Pemprov DKI Jakarta untuk merekomendasikan pencabutan KJP. Ini komitmen yang sudah diketahui dari PJ Gubernur," kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Senin (1/4).(Asp)

Baca juga:

Pj Heru Didesak Kembalikan Regulasi Standar Penerima KJP Plus

#Kartu Jakarta Pintar
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP
Menurut Taufik, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP
Indonesia
PSI DKI Soroti Antrean Pangan Bersubsidi KJP seperti War Tiket Konser
Penerima KJP Plus harus melalui antrean panjang untuk menebus pangan bersubsidi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PSI DKI Soroti Antrean Pangan Bersubsidi KJP seperti War Tiket Konser
Indonesia
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa
Penyaluran KJP tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 18 April hingga 21 April 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 18 April 2025
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa
Indonesia
Respons Cawagub Suswono Soal Pemprov DKI Hapus KJP Demi Sekolah Swasta Gratis
Suswono akan mengevaluasi APBD 2025 yang sudah disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Oktober 2024
Respons Cawagub Suswono Soal Pemprov DKI Hapus KJP Demi Sekolah Swasta Gratis
Indonesia
DPRD Minta Kriteria ‘Miskin’ sebagai Syarat Penerima KJP Diperjelas
Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak berharap Dinas Pendidikan DKI bisa merincikan kriteria 'miskin' yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat.
Frengky Aruan - Jumat, 20 September 2024
DPRD Minta Kriteria ‘Miskin’ sebagai Syarat Penerima KJP Diperjelas
Indonesia
DPRD DKI Minta Dana KJP Tak Dihapus untuk Dialihkan Program Sekolah Swasta Gratis
Disdik DKI diminta melakukan kajian untuk melanjutkan pemberian KJP, meski ada Program Sekolah Swasta Gratis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 September 2024
DPRD DKI Minta Dana KJP Tak Dihapus untuk Dialihkan Program Sekolah Swasta Gratis
Indonesia
PDIP Apresiasi Pemprov DKI Tambah Anggaran KJP dan KJMU: Bisa Urai Masalah
Simon Sitorus apresiasi langkah Pemprov DKI kabulkan usulan tambahkan anggaran Bansos KJP dan KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Agustus 2024
PDIP Apresiasi Pemprov DKI Tambah Anggaran KJP dan KJMU: Bisa Urai Masalah
Indonesia
Bantah Ada Pemotongan, Pj Heru Tegaskan Anggaran KJP-KJMU Ditambah Rp 200 Miliar
Heru Budi Hartono menyatakan penambahan bantuan sosial dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas pendidikan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Agustus 2024
Bantah Ada Pemotongan, Pj Heru Tegaskan Anggaran KJP-KJMU Ditambah Rp 200 Miliar
Indonesia
DPRD Yakin Sekolah Gratis Selesaikan Masalah KJP Tak Tepat Sasaran
Sehingga nanti persoalan KJP salah sasaran, penahan ijazah, dan pelarangan siswa ikut ujian karena tunggakan uang sekolah tak ada lagi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Agustus 2024
DPRD Yakin Sekolah Gratis Selesaikan Masalah KJP Tak Tepat Sasaran
Indonesia
KJP Siswa yang Digunakan di Luar Kebutuhan Sekolah Dicabut
Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan OPD lintas sektor untuk membina, khususnya para siswa agar menjauhi tindakan atau perilaku negatif
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Agustus 2024
KJP Siswa yang Digunakan di Luar Kebutuhan Sekolah Dicabut
Bagikan