Respons Cawagub Suswono Soal Pemprov DKI Hapus KJP Demi Sekolah Swasta Gratis

MerahPutih.com - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono merespons Pemprov DKI yang menganggarkan sekolah swasta gratis namun menghapus program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Suswono mengaku, akan mengevaluasi APBD 2025 yang sudah disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, bila terpilih nanti jadi Wagub. Pihaknya akan meneliti, program jadi prioritas dan bukan yang paling utama.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta sedang memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Yang masuk dalam pembahasan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.

"Ya makanya nanti kan kita perlu evaluasi dulu dari APBD yang sudah diketok. Baru kemudian kita mana yang bukan prioritas kan kita bisa sisihkan," kata Suswono di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Baca juga:

Bang Doel Terkejut dengan Pernyataan Suswono soal Janda Kaya

Nantinya, kata dia, akan ada upaya-upaya lebih lanjut agar bisa kembali digodok ke dalam APBD perubahan ketika sudah terpilih gubernur dan wakil gubernur definitf.

"Jadi sangat mungkin itu biasa dalam pemerintahan ketika dalam perjalanan ternyata ada visi-visi dari gubernur terpilih atau kayak Pak Prabowo lah, setelah beliau kan ada misalnya makan siang gratis seperti itu. Sehingga anggaran itu bisa disesuaikan," jelasnya.

Baca juga:

Elektabilitas Suswono Masih Rendah, Ridwan Kamil Beri Tanggapan

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertanian itu mengungkapkan, perihal sekolah swasta gratis dan KJP Plus serta KJU sejatinya masih dalam pembahasan oleh eksekutif dan legislatif.

Lantas terkait penerapannya ke depan, ia meyakini pasti akan terjadi penyesuaian lebih lanjut untuk warga Jakarta. Seperti yang terjadi saat transisi ekonomi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Baca juga:

Suswono Singgung Isu Pengangguran dan Harga Pangan Mahal

"Tapi kalau kemarin kan karena belum apa istilahnya sudah terpilih tapi kan belum dilantik sementara pembahasan, APBN-nya kan masih berlangsung. Berarti itu malah enak waktu itu kan penyesuaian," ungkap Suswono.

"Jadi seperti itu nanti semuanya bisa dilakukan sepanjang tadi ada program-program yang non-prioritas yang bisa kita sisihkan untuk mendukung program prioritas yang sudah dicanangkan oleh gubernur terpilih. Jadi nanti ada APBD perubahan," tutupnya. (Asp)