Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons baik usul dari Komisi E DPRD DKI Jakarta ihwal mekanisme pengakatan 4.127 guru honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mungkin akan mengangkat seluruhnya guru honorer tahun ini. Maka, Pemprov DKI batal mengangkat guru honorer dengan kontrak KKI secara bertahap. "Itu (4.127 guru honorer) lebih baik kalau diproses (KKI) sekarang semuanya di 2024 lebih baik," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).
Ia menginstruksikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Budi Awaluddin dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono. Pasalnya, anggaran saat ini hanya cukup mengangkat 1.700 guru honorer KKI. "Mekanisme tahapan-tahapan keuangan harus dilalui," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan rekomendasi kepada 4.000 guru honorer yang terdampak cleansing alias pemutusan kontrak agar dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca juga:
Tak Bisa Angkat Semua Guru Honorer Jadi Pegawai KKI, Disdik Terbentur Anggaran
Pasalnya, mereka diputus kerja karena tak terdata dalam Dapodik atau belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dari Dinas Pendidikan (Disdik).
"Maka 4.000 ini akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Setelah itu, lanjut Heru, Pemprov DKI akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar sebagai pegawai KKI. Pemprov bakal membuka KKI pada Agustus mendatang dengan kuota 1.700 guru honorer.
"Melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI. Tahun ini, Agustus ini, Pemda DKI akan membuka 1.700 untuk guru-guru. Gunakan dan manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," tegas Heru.
"Kami Pemda DKI sangat menghargai gurunya. Maka dari itu saya ulang lagi, 4.000 guru didik yang honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lawongan itu, mekanisme itu 1.700. Sekali lagi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi guru KKI," lanjutnya.
Saat menanggapi hal itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Disdik mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru KKI. "Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7)
Jhonny menilai Jakarta mempunyai APBD yang besar sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.
"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp 200 ribu, Rp 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.(Asp)
Baca juga:
Kadisdik DKI Bakal Bina Kepala Sekolah yang Rekrut Guru Honorer
