Pj Heru Diminta Copot Sekda DKI


Pj Gubernur DKI Heru Budi bersama Sekda DKI Joko Agus Setyono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (28/7). ANTARA/Siti Nurhaliza
MerahPutih.com - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono yang menyebut pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah salah sejak awal mendapatkan kritikan tajam dari anggota DPRD DKI, Suhud Aliyudin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pernyataan Sekda Joko menyakiti hati anggota DPRD DKI. Pasalnya, pembangunan JIS dan TIM telah dilakukan pembahasan panjang oleh Legislatif Kebon Sirih.
Baca Juga
"Saya kira kenapa karena pembangunan di Jakarta sudah melalui proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder yang terkait mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan sampai pelaksanaan," paparnya di Jakarta, Jumat (4/8).
"Dan setelah pelaksanaan pun itukan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja pemprov sangat baik WTP," sambungnya.
Oleh karena itu, ia meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi Sekda DKI hingga dilakukan pencopotan jabatannya, karena pernyataannya acap kali menimbulkan polemik.
Baca Juga
Pj Heru Berterima Kasih kepada Para Pendahulunya yang Sudah Bangun JIS
"Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta pak Pj gubernur utk mengevaluasi pak sekda. Dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," tutupnya.
Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, bahwa pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah salah sejak awal.
Hal itu dikatakan Sekda Joko ketika menghadiri Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8) malam.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," ujarnya. (Asp).
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?

Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung

Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan

Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
