Pimpinan KPK Usul Hukuman Koruptor Hidup dari Hasil Berkebun Sendiri
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, punya solusi untuk memberi efek jera bagi para koruptor di Indonesia.
Ia melempar wacana agar para terpidana korupsi menjalani masa tahanannya dengan bertani, kemudian menikmati hasil tani sendiri untuk modal hidup, jika tak ingin mati.
Usulan ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” ujar Tanak kepada wartawan, Selasa (18/3).
Baca juga:
Mengintip Barang Bukti OTT KPK Kasus Suap Proyek PUPR di Ogan Komering Ulu
Selain dihukum untuk menghidupi diri sendiri lewat bertani, Tanak juga usul pembatasan hukuman pidana badan minimal menjadi 10 tahun.
Usulan ini dinilai akan membuat gentar para pelaku korupsi, sehingga proses pencegahan bisa berjalan dengan simultan.
“Hukuman pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Harapan saya dengan begitu orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, mewacanakan akan menyiapkan penjara di pulau terpencil khusus para koruptor.
Baca juga:
Ajukan Praperadilan, MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Penjara tersebut dijaga dengan ketat, hingga perairannya pun sengaja menjadi habitat hewan buas seperti ikan hiu.
"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3). (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Prabowo Subianto Gandeng Abraham Samad Hingga Susno Duadji Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus