Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyoroti keputusan DPR terkait kemudahan memberikan remisi dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (UU PAS).
Diketahui revisi UU PAS mempermudah syarat pemberian remisi atau pemotongan masa hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi dan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat.
Baca Juga:
Akademisi Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Bikin Ketua KPK Seperti Boneka
“Ya saya pikir menyayangkan, karena selama ini kan kita menganggap korupsi itu adalah serious crime dan extraordinary crime. Tapi kalau memperlakukan koruptor sama dengan pencuri sendal, ya enggak cocok,” kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).
Menurut Laode, keputusan DPR memberikan remisi dan pembebasan bersyarat melengkapi peristiwa luar biasa yang terjadi sejak dua pekan terakhir terkait pemberantasan korupsi.
Dimulai dengan Undang-Undang KPK, RKUHP dan diakhiri dengan RUU PAS. Laode menilai ketiganya adalah hal yang sistematis.
“Jadi memang masyarakat dan Tuhan bisa menilai. Sistematis ya,” ujar Laode.
Meski demikian, Laode menegaskan pihaknya adalah aparat penegak hukum yang tak berwenang membuat Undang-undang. Lembaga antikorupsi itu hanya dapat menjalankan amanat pemerintah.
Baca Juga:
Wiranto Bantah Revisi UU KPK Bentuk Balas Dendam DPR Kepada KPK
“Tapi saya enggak tahu apakah masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak. Oleh karena itu, masyarakat bisa menanyakan ke Pemerintah, Presiden dan DPR,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan aturan mempermudah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa diciptakan dengan alasan keadilan dan kepastian hukum.(Pon)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Pertaruhkan Integritasnya Dalam Revisi UU KPK
