Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Leode menyebut DPR dan pemerintah telah berkonspirasi melucuti kewenangan yang dimiliki KPK. Pasalnya, KPK sebagai pelaksana UU tidak diajak konsultasi atau setidaknya diberitahu pasal mana saja yang akan diubah.
Baca Juga
Setuju Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Ingkari Janji Pemberantasan Korupsi
"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," kata Laode saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).
"Ini jelas bukan adab yang baik," sambung Laode.
Laode menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seolah menyembunyikan sesuatu terkait revisi UU KPK ini. Sebab, ia menilai tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah mengenai RUU tersebut.
Baca Juga
IPW: Oknum KPK Pakai Jurus Pendekar Mabuk Cegah Firli Jadi Ketua
Menurut Laode operasi senyap yang dilakukan DPR dan pemerintah ini tidak akan terjadi bila menyangkut revisi UU yang terkait lembaga lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan.
"Sebagai ilustrasi, Mungkinkah DPR dan Pemerintah akan melakukan hal seperti ini pada lembaga lain, seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain?," ujarnya.
Laode melanjutkan pimpinan lembaga antirasuah akan meminta bertemu dengan pemerintah dan DPR terkait RUU ini. Pertemuan ini dinilai penting untuk poin-poin yang bakal diubah atau ditambahkan.
Baca Juga
Irjen Firli Digadang Calon Kuat Ketua KPK, IPW: Barisan Novel Baswedan Gentar
"Pimpinan KPK akan minta bertemu dgn Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," pungkasnya. (Pon)
