Pimpinan KPK: Nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan Semangat Antikorupsi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 02 Oktober 2017
Pimpinan KPK: Nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan Semangat Antikorupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sesuai dengan semangat antikorupsi.

"kita tahu hampir semua dari (sila) nomor 1 sampai (sila) nomor 5 semuanya itu antikorupsi," kata Basaria usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/10).

Adapun sila pertama kata Basaria yakni memiliki makna bahwa semua agama tidak membenarkan tindakan korupsi.

"(Sila ke-1) Ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada satu pun agama yang mengatakan korupsi itu halal," jelas dia.

Sedangkan, lanjut Basaria, pada sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bahwa jika ada seseorang atau kelompok yang melakukan korupsi, tidak akan menimbulkan keadilan karena berdampak pada kemiskinan.

"Karena semua rakyat kita jadi miskin nggak bisa sekolah, jadi kesehatannya juga harus bayar. Menurut penelitian kalau korupsi tidak ada di Indonesia kesehatan dan pendidikan itu tidak perlu bayar, gratis mungkin," ujarnya.

Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, jika ada pihak atau kelompok yang melakukan korupsi, dapat menimbulkan perpecahan satu sama lain. Menurutnya, korupsi sangat berbahaya, sehingga bisa berdampak pada perpecahan dan tidak sesuai dengan sila ketiga.

"Persatuan Indonesia, ini juga dengan adanya korupsi menimbulkan satu sama lain ketidak kompakkan, bagaimana dari pihak A ke B, kalau ada sekelompok kecil korupsi ini juga menggakibatkan keributkan satu sama lain dan menimbulkan perpecahan. Korupsi itu real sangat-sangat berbahaya," ucapnya.

Basaria melanjutkan, sila keempat yakni Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, yang berarti harus ada persamaan sesama manusia.

Sementara pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dimaksud bahwa keadilan sosial tidak akan tercapai jika ada orang-orang yang melakukan korupsi. Menurut Basaria, orang yang melakukan korupsi tidak Pancasilais.

"Dengan adanya korupsi bagaimana kita mencapai keadilan sosial, tidak mungkin kan. Jadi sebenarnya orang yang melakukan korupsi tidak Pancasilais. Jadi Pancasila kalau benar-benar diterapkan, tidak akan terjadi korupsi," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di: Basaria Panjaitan: Surat Pimpinan DPR Tak Pengaruhi Penyidikan Setnov

#Pancasila #Hari Pancasila #KPK #Basaria Panjaitan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tegaskan Politik Persatuan Nasional, Ajak Semua Elemen Bangsa Utamakan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan politik persatuan nasional dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga keberagaman serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Tegaskan Politik Persatuan Nasional, Ajak Semua Elemen Bangsa Utamakan Rakyat
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Indonesia
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Ada sejumlah 20 orang yang diamankan KPK di wilayah Klaten dan Jakarta. Para pihak yang diamankan di Klaten diperiksa di Mapolresta Klaten
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Bagikan