Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, surat dari pimpinan DPR tak memengaruhi penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov.
Surat pimpinan DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu berisi permohonan agar pengusutan kasus korupsi yang menjerat Setnov dihentikan sementara sampai ada putusan sidang praperadilan.
"Ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada permintaan boleh-boleh saja, masa kita melarang orang meminta. Masalah dikabulkan apa tidak, itu urusan KPK," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (13/8).
Surat permohonan yang disampaikan pimpinan DPR itu atas permintaan langsung dari Setnov, selaku Ketua DPR. Setnov sendiri memang telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Meski demikian, Basaria mengaku belum membaca surat tersebut. Dia menilai, surat yang disampaikan pimpinan dewan itu tak bisa dikatakan sebagai bentuk intervensi.
"Itu bukan bentuk intervensi, ya. Saya sendiri belum baca isinya, itu bukan intervensi," kata dia.
Basaria memastikan penyidikan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun itu masih dilakukan dengan memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara Setnov.
"Penyidikan sampai saat ini tetap jalan tidak terpengaruh. Kita tunggu hasil praperadilan," tandasnya. (Pon)
Baca berita terkait KPK lainnya di: Demokrat Dapat Catatan Positif Dari Pimpinan KPK
