Pimpinan DPRD DKI: Sekolah Swasta Gratis Bukan untuk Kalangan Mampu

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 08 November 2024
Pimpinan DPRD DKI: Sekolah Swasta Gratis Bukan untuk Kalangan Mampu

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan menerapkan program sekolah swasta gratis pada tahun 2025 mendatang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah mengatakan, sekolah gratis ini dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki ekonomi tidak mampu. Maka lantas, masyarakat yang mampu tak layak masuk sekolah swasta gratis tersebut.

"Ini bukan untuk yang kalangan mampu, tetapi untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu," kata Ima di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Disamping itu juga, kata Ima, sekolah swasta gratis ini tidak memberlakukan aturan zonasi maupun batasan usia seperti yang diterapkan di sekolah negeri.

"Itu tidak ada (aturan zonasi dan batasan usia di sekolah swasta). Yang penting orang tersebut adalah tidak diterima di negeri dan terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.

Baca juga:

Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Ia juga menyampaikan, jika siswa tidak terdaftar dalam DTKS, mereka masih bisa diterima jika memiliki surat dari kelurahan setempat. Dia mengatakan, program sekolah swasta gratis ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu.

"Siswa yang mendapatkan fasilitas seperti tas dan seragam hanya dari golongan tak mampu," jelas dia.

Baca juga:

Disdik DKI Berhati-hati Anggarkan Sekolah Swasta gratis di APBD 2025

Dia menegaskan, program ini memang ditujukan untuk anak-anak yang membutuhkan, sehingga siswa dari keluarga mampu tetap diwajibkan membayar biaya sekolah.

"Kalau yang mampu pasti bayar. Karena kondisinya yang kita targetkan adalah anak-anak yang memang tidak mampu," ujar Ima.

Baca juga:

Anggaran Sekolah Swasta Gratis Pemprov DKI Lebih dari Rp 2 Triliun

Lebih lanjut, Ima berharap agar saat program ini berjalan mulai Juli 2025, guru di sekolah swasta tidak membedakan perlakuan terhadap siswa yang menerima fasilitas gratis dengan yang membayar.

"Kalau misalkan, mereka (guru) membedakan, itu perlu dievaluasi. Harus tindak gurunya secara tegas," tegasnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Bagikan