Pimpin DPR ke Australia, Fahri Hamzah Ingin Bawa Timnya Melangkah Lebih Jauh

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 27 November 2017
Pimpin DPR ke Australia, Fahri Hamzah Ingin Bawa Timnya Melangkah Lebih Jauh

Fahri Hamzah menyatakan tidak akan mundur dan bakal ambil jalur hukum terhadap petinggi PKS (Foto: fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rombongan Tim Implementasi Reformasi DPR melaksanakan kunjungan ke Parlemen Australia di Canberra pada 27-28 November 2017.

Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi (TIR) DPR menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga swadaya dari Jerman, menyatakan DPR RI sebagai parlemen paling terbuka di antara negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Secara pengakuan internasional sudah ada, blue print juga telah siap," katanya seperti dilansir Antara, Senin (27/11).

TIR ingin melengkapi pemahamannya tentang bagaimana DPR lebih kuat dalam menata knowledge (pengetahuan) bangsa sekaligus merawat sejarah kolektif yang telah dilaluinya.

Selama di Australia, delegasi DPR menjumpai Konsul Jendral RI di Sydney. Kesempatan itu juga dimanfaatkan DPR untuk bersilaturrahim dengan staf, komunitas, warga dan mahasiswa Indonesia yang berada di Australia.

Setelah itu di Canberra delegasi menjumpai Mark Coulton, Wakil Ketua Parlemen Australia dan David Elder, Clerk of The House mendiskusikan reformasi dan modernisasi parlemen.

Untuk mendapat masukan pengelolaan, diseminasi dan penyebarluasan pengetahuan sebagai sistem pendukung parlemen, delegasi DPR berdiskusi dengan Dr Dianne Heriot, Kepala Australia Parliamentary Library.

Dianne menyampaikan praktek yang dilakukan lembaga yang ia pimpin dalam mengelola dan mendistribusikan pengetahuan berupa hasil riset ilmiah dan riset media kepada seluruh anggota parlemen.

Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke National Democracy Library dan pertemuan dengan Wakil Dubes RI untuk Australia, Derry Aman dan staf kedutaan. Ikut serta dalam kunjungan Arteria Dahlan (FPDIP), Maman Imanul Haq (FPKB), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI serta beberapa pejabat Setjen DPR RI, staf khusus dan tenaga ahli. (*)

#Fahri Hamzah #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Bagikan