Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 22 Oktober 2020
Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat

Bawaslu Solo, Jawa Tengah mengadakan rakor terkait Pilwakot Solo dengan mempertegas penerapan protokol kesehatan, Kamis (22/10). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo, Jawa Tengah, meminta pada semua pihak yang terlibat dalam Pilwakot Solo untuk benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). Hal tersebut sangat penting karena pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 rawan menimbukan klaster baru di Solo.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan, pihaknya mengumpulkan stakeholder di Solo mulai dari pemerintah daerah, partai politik, ormas, media, tokoh agama hingga tokoh masyarakat ini bertujuan mendapatkan dukungan. Melalui pertemuan ini Bawaslu ingin mempertegas komitmen semua untuk bergotong royong bergerak bersama-sama mematuhi protokol kesehatan.

"Mari kita bersama-sama menciptakan pilkada sehat dan berkualitas dengan cara mematuhi protokol kesehatan," ujar Budi usai acara rakor stakeholder dengan tema "Urgensi Keselamatan Rakyat Menuju Pilkada Sehat dan Berkualitas" di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo, Kamis (22/10).

Baca Juga

Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Protokol COVID-19

Dikatakannya, Bawau sebagai lembaga penyelenggara sekaligus pengawas tahapan pilkada tidak menginginkan munculnya klaster COVID-19. Pencegahan dilakukan mulai dini dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19.

"Kami berharap pilkada Solo berjalan dengan kondisi benar-benar sehat. Jangan sampai ada klaster COVID-19 Solo berkaitan dengan pilkada," papar dia.

Bawaslu Solo, Jawa Tengah mengadakan rakor terkait Pilwakot Solo dengan mempertegas penerapan protokol kesehatan, Kamis (22/10). (MP/Ismail)
Bawaslu Solo, Jawa Tengah mengadakan rakor terkait Pilwakot Solo dengan mempertegas penerapan protokol kesehatan, Kamis (22/10). (MP/Ismail)

Ia mengatakan dari Bawaslu dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 dilakukan tes swab dan rapid tes secara berkala pada semua anggota dan pengawas tingkat bawah. Hal ini dilakukan untuk memastikan petugas pilkada di Bawaslu Solo benar-benar dalam kondisi sehat.

"Kami juga melengkapi APD (Alat Pelindung Diri) bagi pengawas di kelurahan dan kecamatan. Bawaslu berharap semua pihak juga melakukan disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster pilkada di Solo," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Bawaslu #Pilkada Solo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
Paslon Dukungan Jokowi-Gibran Ditetapkan KPU, Jokowi Bilang Begini
Jokowi memberikan tanggapan hasil Pilkada Solo tersebut. Dia berharap Solo lebih baik dalam penataan tata ruang kota.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Januari 2025
Paslon Dukungan Jokowi-Gibran Ditetapkan KPU, Jokowi Bilang Begini
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Bagikan