6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, ada sejumlah paslon petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang sudah direkomendasikan untuk didiskualifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, rekomendasi tersebut keluar karena terjadi pelanggaran penggunaan anggaran dan program pemerintah oleh paslon petahana.

"Sudah beberapa daerah yang sampai kami lakukan rekomendasi diskualifikasi. Terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah untuk kepentingan kampanye," kata Abhan kepada wartawan, Kamis (21/10).

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Yakni, Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para paslon di wilayah tersebut juga terbukti menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial COVID-19. Padahal, praktik semacam itu dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Ini tentu melanggar pasal 71 ayat (3), dan ada 6 daerah yang sudah kami rekomendasi diskualifikasi karena selama kegiatan kampanye atau sebelumnya telah menyalahgunakan kewenangan APBD dan bahkan juga bansos COVID-19," ungkap Abhan.

Bawaslu juga mencatat ada sejumlah titik kerawanan kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Di antaranya alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, praktik politik uang, ASN tidak netral, hoaks, disinformasi, kampanye hitam, hingga kampanye negatif.

Baca Juga

Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal

Kemudian ada pula kerawanan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan petahan, materi kampanye memuat hal terlarang, pelibatan anak dalam kampanye, pelanggaran protokol kesehatan, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, serta kampanye di luar jadwal. (Pon)