Pilkada Jakarta, PKS DKI Akui Kesulitan Dapat Teman Koalisi

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 08 Agustus 2024
Pilkada Jakarta, PKS DKI Akui Kesulitan Dapat Teman Koalisi

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta mengaku kesulitan mendapat teman koalisi saat menyodorkan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Kesulitan kami hari ini ialah mendapatkan teman koalisi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8).

Khoirudin mengaku, dalam aturan pemilihan kepala daerah, PKS tidak bisa mencalonkan bakal cagub-cawagub sendirian, harus dengan partai politik untuk berkoalisi. "Pilkada itu kan tergantung aturan UU. Partai yang boleh mendaftarkan atau yang gabungan 20 persen suara, setara dengan 22 kursi," urainya.

Menurut dia, DPW PKS DKI masih berjuang melobi partai politik lain untuk bergabung dalam sekoci koalisi dalam mengusung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Ia berharap ada partai politik yang mau gabung koalisi untuk memenangkan Anies-Shohibul Iman di pilkada Jakarta.

Baca juga:

PKS DKI Buka Opsi Lain jika Gagal Usung Anies di Pilkada Jakarta



"Artinya kami partai satu satunya yang telah memberikan SK untuk Pak Anies dan Sohibul Iman konsisten dengan itu. Mudah-mudahan di masa depan dapat teman koalisi," paparnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menegasjan partai politik di Jakarta haris mendukung salah satu pasangan calon. Jika hal tersebut tidak dilakukan, parpol bakal dikenai sanksi.

"Kalau partai kan enggak boleh tidak mendukung, tidak boleh tidak mengusung. Harus, kalau enggak kena sanksi," urainya.(Asp)

Baca juga:

PKS Ingin Ada Koalisi Besar di Pilkada DKI



#Pilkada Dki #Pilkada 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
PSU dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai kemenangan Ratu Zakiyah lantaran sang suami, yaitu Menteri Desa Yandri Susanto terbukti membantu kemenangannya sebagai calon Bupati Serang di pilkada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Indonesia
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Berdasarkan fakta persidangan Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus ASN sejak mencalonkan diri
Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Indonesia
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
KPU DKI sebelumnya menerima hibah Rp 975 miliar dari Pemerintah DKI untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 April 2025
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
KPU DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi tahapan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
Bagikan