Pilkada Garut Tak Terganggu OTT Panwaslu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 27 Februari 2018
Pilkada Garut Tak Terganggu OTT Panwaslu

Ilustrasi dana kampanye. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memastikan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut akan tetap berjalan meskipun ada kasus penyuapan yang dilakukan oleh timses calon perseorangan kepada anggota KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Garut.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, proses penyidikan terhadap kasus tersebut oleh Polda Jabar tidak akan memengaruhi tahapan Pilbup selanjutnya.

"Kami jamin 100 persen langkah Polda tidak akan pengaruhi kinerja KPU Garut dan tugas kepemiluannya," ucap Yayat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (26/2/2018).

Dikatakan Yayat, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait keanggotaan oknum anggota KPUD Garut yang menerima suap itu apakah diberhentikan atau tidak. "Kalau keputusan KPU RI memberhentikan anggota AS, ini secara otomatis akan kita PHW kan. Penggantinya sudah ada dari hasil seleksi," ucapnya.

Yayat pun mengapresiasi kinerja dari Polda Jabar dalam mengungkap kasus tersebut. Sehingga proses demokrasi di Indonesia bisa terselamatkan dari pihak yang mencoba meraup keuntungan dengan cara melanggar hukum.

"Berterimakasih kasih kepada Kapolda dan Jajaran. Prestasi terhadap proses demokrasi pilbun di Garut dan umumnya di Indonesia. Sudah menyelamatkan Demokrat di lokasi dari para pembajak yang ingin meraup kemenangan dengan cara cara melanggar hukum," katanya.


Berita ini merupakan laporan Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca berita mengenai OTT Panwaslu Garut: KPU Jabar: Penyuap Pilbup Garut Pembajak Demokrasi

#Suap #Garut
Bagikan
Ditulis Oleh

Yugi Prasetyo

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
KPK menyita barang bukti logam mulia, uang rupiah, dan valas dari OTT sejumlah pegawai Kanwil Pajak Jakut.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Januari 2026
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
Indonesia
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
OTT KPK mengamankan delapan orang yang terdiri atas empat pegawai DJP dan empat wajib pajak (WP) dari pihak swasta.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
Indonesia
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di Jakarta Utara
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Kronologis Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,75 M Versi KPK
Sejak Juni 2025 Ardito diduga mematok fee sebesar 15–20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Kronologis Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,75 M Versi KPK
Indonesia
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Banjir Bandang di Banyuresmi Garut, BPBD Kerahkan Tim Gabungan Tanggulangi Dampak
Hal ini seperti disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh di Garut, Jumat (31/10).
Frengky Aruan - Jumat, 31 Oktober 2025
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Banjir Bandang di Banyuresmi Garut, BPBD Kerahkan Tim Gabungan Tanggulangi Dampak
Indonesia
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah terbukti menerima suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Indonesia
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Kabupaten Garut merupakan daerah dengan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan angin kencang cukup tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 15 September 2025
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Ia menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum, apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Bagikan