Eddy Flo
MerahPutih.Com - Penataan eks Pabrik Gula (PG) Colomadu yang kini menjadi gedung pertunjukan ternyata mendapat keberatan dan protes dari pihak Mangkunegara. Pasalnya status PG Colomadu merupakan Cagar Budaya dan bukan bangunan komersial.
Mangkunegaran melalui tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) mempermasalahkan soal revitalisasi eks Pabrik Gula (PG) Colomadu yang sekarang menjadi "De Tjolomadoe" di Kabupaten Karanganyar, dan menuntut karena dinilai melanggar aturan status kepemilikan tanah.
Tim PAM meluruskan sejarah yang dihilangkan berkaitan dengan revitalisasui eks Pabrik Gula Colomadu yang dibangun oleh KGPAA Mangkunegoro IV, pada tanggal 8 Desember 1861 di Desa Malangjiwan Colomadu Karanganyar dengan bukti kepemilikan Mangkunegaran, kata Juru Bicara Tim PAM Didik Wahtudiono, di Solo, Minggu (25/3).
Menurut Didik pihaknya soal bekas PG Colomadu yang sekarang berubah namanya menjadi De Tjolomadoe mengapa baru merespon, sebenarnya sudah lama membicarakan.
Mangkunegaran dengan memegang hasil rapat di Kantor Sekretaris Negara (Sekneg), pada Juni 2017 ada komitmen Bupati Karanganyar Juliatmono diminta untuk menfasilitasi pertemuan tiga pihak yakni Mangkunegaran, Pemda Karanganyar, dan Kementerian BUMN.
"Kami sudah menyirimkan surat resmi kepada Bupati Karanganyar, tetapi hingga sekarang tidak ada responnya. Sementara Colomadu terus melakukan aktivitas renovasi, dan sudah diresmikan kemudian untuk pertunjukan," kata Didik.
Menurut Didik sebagaimana dilansir Antara pihaknya sudah bersabar menunggu tetapi ternyata tidak ada respon sama sekali oleh Bupati Karanganyar maupun pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX.
Pengunjung menikmati kuliner di bangunan bekas Pabrik Gula (PG) Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Selain itu, Tim PAM juga mempermasalahkan soal pemindahan sekolah SMP Negeri 5 Surakarta yang menempati lahan milik Mangkunegaran.Semua aset tanah dan bangunan duhulunya milik Mangkunegaran yang termasuk bangunan cagar budaya.
Menurut Ketua Tim PAM, Alqaf Hudaya sekolah tersebut dibangun pada zamannya KGPAA Mangkunegoro VII, dan keperuntukannya untuk pendidikan. Namun, Pemkot Surakarta mempunyai rencana memindahkan sekolah itu, ke daerah lain. Hal ini, artinya, tanah itu akan dialihfungsikan dari lembaga pendidikan untuk lainnya.
Pasalnya, kata dia, belum ada pembicaraan dan pertemuan pihak terkait revitalisasi dengan Mangkunagoro IX.
Alqaf Hudaya mengatakan pihaknya hal-hal tersebut tidak habis pikir dengan terbitnya sertifikat tanah Colomadu dan SMPN 5. Pihaknya mempunyai bukti-bukti konkret, yang membangun Colomadu yakni Mangkunegoro IV. Pada hasil rapat memang mengakui milik Mangkunegaran. Colomadu sekarang dibongkar dan diubah tanpa mengajak bicara pemiliknya. Mangkunegoro IX merasa tersinggung dan harga dirinya diinjak-injak dengan hal ini.
Oleh Karena itu, Tim PAM menuntut tindakan pihak terkait yang melakukan revitalisasi secara sepihak tanpa seizin Mangkunagoro IX sebagai pemilik lahan eks PG Colomadu. Apalagi eks PG Colomadu dibangun sebagai tempat bersegmen menengah ke atas, ada embel-embel bisnisnya.
"Kami menilai hal itu, akan mengubah bangunan milik Mangkunegaran yang berstatus Cagar Budaya menjadi bangunan komersil," pungkas Alqaf Hudaya.(*)
