Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 April 2021
PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Penyandang masalah kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung memprediksi terjadi pengingkatan jumlah pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung pada Ramadan tahun ini. Dinsos juga menangkap fenomena meningkatnya PMKS karena PHK yang terjadi selama pandemi Covid-19.

"Kalau dari hasil penjangkauan kemarin, itu karena PHK. Karena tidak kerja, kemudian coba-coba ikut temannya yang di jalanan. Mungkin banyak masyarakat yang bantu di jalanan ya jadi semakin betah,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Dadang Aziz Salim, di Balai Kota Bandung, Selasa (13/4).

Baca Juga:

Seruan Anies soal Protokol Kesehatan Ibadah Ramadan

PMKS yang turun kejalan karena PHK sebagai tren baru di Bandung. Untuk itu, pihaknya telah menyiagakan tim untuk mengantisipasi masalah PMKS yang kini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jumlahnya diprediksi meningkat pada Ramadan ini.

Dadang mengaku, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa bekerja sama dengan tim dari Unit Social Respon (USR) guna menyasar sejumlah lokasi. Seperti di seperti tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan di persimpangan jalan.

"Saat Ramadan dan lebaran, kami sudah memetakan mungkin awalnya dari masjid-masjid dulu. Karena memang kebanyakan di pelataran. Mudah-mudahan oleh USR bisa mengatasinya," katanya.

Guna memudahkan penjangkauan, Dadang menyatakan, pihaknya sudah membuat pemetaan potensi rawan timbulnya PPKS selama Ramadan ini. Area potensi PPKS ini diklasifikasikan ke dalam tiga zona yaitu zona merah, kuning dan hijau.

“Kalau merah itu rawan. Kuning masih bisa diatasi. Hijau itu lebih tidak memgganggu ke pengguna jalan,” ujarnya.

Dadang menyebutkan, salah satu zona merah yang paling rawan di Kota Bandung berada di kawasan Pasir Koja. PPKS di wilayah tersebut justru dihimpun dan memiliki koordinator yang memimpin di area tersebut dan kerap melawan ketika dilakukan penjangkauan.

Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)
Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

"Di sana itu mereka bisa sampai ketok-ketok pintu (kendaraan). Sulit juga dijangkau penertiban,” jelasnya.

Dadang tidak memungkiri apabila pada Ramadan ini tim USR Dinsos Kota Bandung kerap kewalahan melakukan penjangkauan. Sehingga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat.

“Kami keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami hanya bisa merekrut 30 orang,” terangnya.

Dadang menuturkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Karena khusus di tengah pandemi. Tetapi, hingga saat ini belum terdata ada PPKS yang positif terpapar COVID-19 dan pemerintah memilih penanganan PPKS pada penghalauan terlebih sebagian besar PPKS justru berasal dari luar Kota Bandung. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Penjual Kuliner Ramadan di Bandung Bisa Jualan Lebih Lama

#Angka Kemiskinan #PHK #Pengemis #Ramadan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK
Wisnu Cipto - Rabu, 24 Juni 2026
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Bagikan