PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 April 2021
PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Penyandang masalah kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung memprediksi terjadi pengingkatan jumlah pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung pada Ramadan tahun ini. Dinsos juga menangkap fenomena meningkatnya PMKS karena PHK yang terjadi selama pandemi Covid-19.

"Kalau dari hasil penjangkauan kemarin, itu karena PHK. Karena tidak kerja, kemudian coba-coba ikut temannya yang di jalanan. Mungkin banyak masyarakat yang bantu di jalanan ya jadi semakin betah,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Dadang Aziz Salim, di Balai Kota Bandung, Selasa (13/4).

Baca Juga:

Seruan Anies soal Protokol Kesehatan Ibadah Ramadan

PMKS yang turun kejalan karena PHK sebagai tren baru di Bandung. Untuk itu, pihaknya telah menyiagakan tim untuk mengantisipasi masalah PMKS yang kini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jumlahnya diprediksi meningkat pada Ramadan ini.

Dadang mengaku, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa bekerja sama dengan tim dari Unit Social Respon (USR) guna menyasar sejumlah lokasi. Seperti di seperti tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan di persimpangan jalan.

"Saat Ramadan dan lebaran, kami sudah memetakan mungkin awalnya dari masjid-masjid dulu. Karena memang kebanyakan di pelataran. Mudah-mudahan oleh USR bisa mengatasinya," katanya.

Guna memudahkan penjangkauan, Dadang menyatakan, pihaknya sudah membuat pemetaan potensi rawan timbulnya PPKS selama Ramadan ini. Area potensi PPKS ini diklasifikasikan ke dalam tiga zona yaitu zona merah, kuning dan hijau.

“Kalau merah itu rawan. Kuning masih bisa diatasi. Hijau itu lebih tidak memgganggu ke pengguna jalan,” ujarnya.

Dadang menyebutkan, salah satu zona merah yang paling rawan di Kota Bandung berada di kawasan Pasir Koja. PPKS di wilayah tersebut justru dihimpun dan memiliki koordinator yang memimpin di area tersebut dan kerap melawan ketika dilakukan penjangkauan.

Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)
Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

"Di sana itu mereka bisa sampai ketok-ketok pintu (kendaraan). Sulit juga dijangkau penertiban,” jelasnya.

Dadang tidak memungkiri apabila pada Ramadan ini tim USR Dinsos Kota Bandung kerap kewalahan melakukan penjangkauan. Sehingga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat.

“Kami keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami hanya bisa merekrut 30 orang,” terangnya.

Dadang menuturkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Karena khusus di tengah pandemi. Tetapi, hingga saat ini belum terdata ada PPKS yang positif terpapar COVID-19 dan pemerintah memilih penanganan PPKS pada penghalauan terlebih sebagian besar PPKS justru berasal dari luar Kota Bandung. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Penjual Kuliner Ramadan di Bandung Bisa Jualan Lebih Lama

#Angka Kemiskinan #PHK #Pengemis #Ramadan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

ShowBiz
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Netflix akan memangkas sekitar 1.000 karyawan atau setara dengan enam persen dari total tenaga kerjanya.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
"Mereka juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pekerja Amerika dan menggantinya dengan 6.300 pekerja pemegang visa H-1B," kata Vance.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
PHK Meningkat, Apindo Ingin Pemerintah Selesaikan Berbagai Hambatan Investasi
Persoalan bahan baku dan gas industri perlu segera diselesaikan karena bisa memengaruhi keberlangsungan operasional industri yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi tenaga kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
PHK Meningkat, Apindo Ingin Pemerintah Selesaikan Berbagai Hambatan Investasi
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Bagikan