Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah para pengusaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Setiap tahun Indonesia membutuhkan tambahan 2,5 hingga 3 juta lapangan kerja dari berbagai sektor industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesi mengutamakan keberlanjutan ketimbang sekadar menghitung untung-rugi.
Menanggapi soal tuntutan ketenagakerjaan yang terangkum dalam 17+8, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah merespons tuntutan buruh dengan mempersiapkan aturan ketenagakerjaan baru, termasuk pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca juga:
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemulihan ekonomi setelah aksi demonstrasi harus dibarengi dengan langkah konkret pemerintah dalam melakukan deregulasi, terutama di sektor ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
"Salah satunya industrialisasi hijau, itu juga menelan banyak sekali agregat yang dibutuhkan. Kedua, digitalisasi, itu dibutuhkan banyak. Tadi untuk labeling AI saja bisa sampai 10 ribu (tenaga kerja), itu pun satu perusahaan," jelasnya.
Anindya juga menilai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto pada hilirisasi dan ketahanan pangan bakal membuka peluang kerja baru, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
