Petugas Pemungutan Suara di Bandung Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 03 Desember 2023
Petugas Pemungutan Suara di Bandung Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, terdapat petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit hingga meninggal

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus merampungkan pencetakan dan distribusi logistik, termasuk pemenuhan SDM pemungutan suara di TPS.

Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memberikan jaminan perlindungan sosial Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada petugas Pemilu 2024.

Baca Juga:

Gibran Ngaku Siap Ikut Debat Sesuai Aturan KPU

"Kebetulan di Kabupaten Bandung kita mendapatkan dukungan yang bagus dari pemerintah daerah, seluruh petugas pemilu diberikan BPJS Ketenagakerjaan," kata Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi di Kabupaten Bandung, Minggu (3/12).

BPJS tersebut nantinya akan diberikan kepada petugas ad hoc pemilu seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) hingga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di wilayah itu.

"Dan termasuk nanti KPPS juga akan diklaim BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sementara itu belum diberikan karena KPPS-nya kan belum terbentuk,” katanya.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, tercatat sebanyak 1.010 orang PPK dan PPS yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah.

"Kalau saya pikir ini dari KPU se-Indonesia, baru Kabupaten Bandung yang dapat dari pemerintah daerah memberikan klaim asuransi BPJS ini," katanya.

Ia mengapresiasi langkah ini, karena berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, terdapat petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit hingga meninggal saat menjalankan tugas di lapangan.

"Bahwa program ini sudah terlihat jalan, karena kemarin ada dua orang petugas PPS meninggal dunia yang sudah mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan sebanyak 11.034 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan dengan tujuh daerah pemilihan (Dapil).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selain itu, ada 9.917 orang calon legislator (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan ribuan caleg DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Wapres Soroti Isu Kebocoran Data Pemilih di KPU

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan