Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 20 Mei 2015
Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika (kedua kanan), menjadi narasumber dalam diskusi "Energi Kita" di Jakarta, Minggu (29/3). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/pd/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merah Putih Bisnis - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, dirinya tak bisa memastikan bahwa pembubaran Petral memberantas mafia. Pasalnya, ia juga tak tahu keberadaan penjahat migas itu berada.

"Saya enggak tahu mafia itu di mananya, pembubaran Petral bukan hal yang besar," kata dia kepada Merahputih.com, di komplek DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Kardaya, apabila pembubaran Petral bisa memberangus mafia migas, maka harus dibuktikan. Caranya dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kardaya menuturkan, salah satu tujuan utama pembubaran Petral untuk mengontrol harga BBM yang ada di dalam negeri. Jika tujuan tersebut gagal diwujudkan pemerintah, maka percuma saja menutup Petral.

"Tidak bisa menjadikan harga BBM murah, enggak ada artinya," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Ketua Komisi VI DPR Akui Dahlan Iskan Pernah Wacanakan Pembubaran Petral

SBY Sewot Dituding Lindungi Petral

Laporkan Petral Bubar, Menteri Sudirman Enggan Ungkap Oknum Mafia

#Komisi VIII DPR #Petral
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan badal haji dan pembayaran DAM setelah terungkap dugaan penipuan senilai Rp 1,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan, bahwa MBG bukanlah untuk orang kaya. Komisi VIII DPR meminta data penerima diperketat.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Indonesia
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
DPR mendesak razia daycare ilegal setelah maraknya kekerasan anak. Data menunjukkan 43 persen daycare belum berizin dan minim standar pengasuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
Indonesia
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Usulan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong wanita dikritik DPR. Menilai solusi utama ada pada perbaikan sistem keselamatan transportasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Indonesia
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, disoroti oleh Komisi VIII DPR. DPR pun meminta adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Indonesia
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
DPR mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji foruda setelah Arab Saudi tidak menerbitkan visa tersebut pada 2026. Waspada penipuan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
Berita Foto
Kejagung Resmi Tahan 5 dari 7 Orang Tersangka Kasus Korupsi Petral Tahun 2008-2015
Tersangka dugaan kasus tata kelola minyak mentah Irawan Prakoso berjalan menuju mobil tahanan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 April 2026
Kejagung Resmi Tahan 5 dari 7 Orang Tersangka Kasus Korupsi Petral Tahun 2008-2015
Berita Foto
Jampidsus Kejagung Resmi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Petral 2008-2015
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat memberikan keterangan pers terkait Korupsi Petral di Kejaksaan Agung.
Didik Setiawan - Kamis, 09 April 2026
Jampidsus Kejagung Resmi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Petral 2008-2015
Indonesia
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah
Komisi VIII DPR menyoroti potensi kenaikan biaya Haji 2026. Hal itu imbas dari konflik Timur Tengah yang masih memanas.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah
Indonesia
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
Kloter pertama jemaah haji 2026 masuk embarkasi 21 April dan mulai terbang 22 April. DPR minta koordinasi ketat di tengah situasi global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
Bagikan