Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin, meminta masyarakat tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Kiai An’im, sapaan akrabnya, menanggapi keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji foruda pada 2026 bagi calon jemaah dari seluruh dunia.
“Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji foruda harus kita hormati. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan ajakan atau penawaran berangkat haji tahun ini menggunakan visa foruda,” ujar Kiai An’im di Jakarta, Selasa (14/4).
Kiai An’im menjelaskan, selama ini visa haji foruda kerap menjadi pilihan sebagian masyarakat karena memungkinkan berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang. Di Indonesia, masa tunggu haji reguler bahkan bisa mencapai puluhan tahun, sehingga skema ini sering dianggap sebagai jalan pintas.
Baca juga:
Wacana 'War Tiket Haji' Dinilai Berpotensi Rusak Antrean dan Diskriminatif
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tahun ini berbeda. Dengan tidak diterbitkannya visa haji foruda oleh Pemerintah Arab Saudi, maka seluruh tawaran keberangkatan haji menggunakan jalur tersebut patut dicurigai.
“Memang benar antrean haji yang panjang membuat masyarakat mencari alternatif seperti foruda. Tapi untuk tahun ini, ketika visa tersebut tidak diterbitkan, maka setiap penawaran haji foruda harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat tertipu iming-iming keberangkatan haji instan,” tegasnya.
Legislator asal Jawa Timur ini juga menekankan bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa haji resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Indonesia sendiri memberangkatkan jemaah melalui jalur haji reguler dan haji khusus yang seluruhnya menggunakan visa resmi dari otoritas Arab Saudi.
Baca juga:
Lebih lanjut, Kiai An’im meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk mengintensifkan sosialisasi terkait tidak adanya visa haji foruda tahun ini. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.
“Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat benar-benar memahami bahwa tidak ada haji foruda tahun ini. Selain itu, pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang masih menawarkan keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun ini, karena itu jelas menyesatkan dan berpotensi merugikan masyarakat. Kami minta seluruh jemaah haji berhati-hati dengan segala macam penipuan,” pungkasnya. (Pon)
