Petinggi PKS Singgung Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Politik Praktis

Merahputih.com- Pemilu 2024 makin dekat. Sejumlah manuver partai politik belakangan makin kenceng.

Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi meminta agar para politisi PKS tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye. Menurut Al Habsyi yang terpenting dari seluruh proses politik adalah etika politik.

Baca Juga:

PKS akan Perjuangkan Aspirasi Dokter dan Nakes soal RUU Kesehatan

"Jangankan memanfaatkan gedung milik negara, menggunakan mobil dinas saja tidak boleh. Jangan sampai nanti ada rapat tim sukses, pertemuan untuk kelompok kecil saja, kemudian memanfaatkan kantor negara untuk konsolidasi dan semacamnya," kata Aboe Bakar Al Habsy yang dikutip di Jakarta, Selasa (16/5).

Menegakkan etika politik diyakini akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada muaranya, kepercayaan itu akan dikonversi menjadi suara.

"Kami yakin dengan strategi kami yang bergerak sampai ke tingkat paling bawah yakni keluarga, target posisi empat besar akan tercapai," kata anggota Komisi III DPR ini.

Al Habsyi tak mau menuding pihak lain sudah memanfaatkan milik negara untuk kepentingan politiknya. Dengan diplomatis ia menjawab bahwa publik yang bisa menilai.

"Milik negara adalah yang seluruh operasional maupun perawatan dan pemanfaatannya untuk negara, dibiayai oleh publik. Baik publik pemilih yang sedang berkuasa maupun yang bukan pemilih, sama-sama bayar pajak untuk membiayainya," katanya.

Baca Juga:

Sandi Jawab Kemungkinan PKS Meminangnya Jadi Cawapres Pendamping Anies

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan ketua-ketua partai politik minus Nasdem, PKS, dan Demokrat di Istana Negara.

Alasan Presiden Jokowi tidak mengundang partai-partai itu adalah karena mereka sudah memiliki koalisi yang berbeda dengan pemerintah.

Presiden Jokowi juga merasa berhak menggunakan istana negara untuk mengumpulkan ketua partai yang dipilihnya.

Alasannya sederhana, sambung Al-habsy, bahwa selain pejabat negara juga politisi. Tindakan Presiden Jokowi ini menurut para pengamat politik disebut melanggar etika kenegaraan karena memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. (Knu)

Baca Juga:

PKS Klaim 106 Bacaleg Penuhi Syarat Pendaftaran di KPUD DKI Jakarta