Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Agustus 2022
Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

PPP. (Foto:PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menjadi sorotan karena pernyataannya yang mengeluhkan adanya keharusan menyediakan amplop usai bertemu dengan para kiai atau ulama, saat melakukan kunjungan ke sejumlah tempat.

Suharso mengeluhkan hal itu saat menghadiri acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas dengan(KPK pada, 15 Agustus 2022.

Baca Juga:

PPP Usulkan Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024

Karena pernyataan tersebut, internal PPP berpolemik. Sehingga tiga organ tinggi partai yakni Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP mengirimkan surat meminta Ketua Umum Suharso Monoarfa mundur.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan atau Donnie Tokan menyerahkan, surat tersebut para petinggi partai. Isi dari surat tersebut adalah meminta Suharso untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatannya.

"Surat ini dilayangkan untuk merespon para kiai, ulama, dan habib yang beberapa hari terakhir memberi tanggapan atas pernyataan ketua umum di KPK beberapa waktu lalu,” ujar Donnie Tokan, usai menyerahkan surat di Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Donnie menyebut, sebelum surat diberikan kepada Suharso, pihak terkait telah mendapat masukan dari internal dan eksternal partai. Sehingga, surat bisa dikirimkan ke DPP PPP untuk nantinya disampaikan kepada Suharso.

"Kami tahu, PPP lahir dari umat Islam yang didalamnya ada kiai dan ulama agar partai ini bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi muslim. Tentunya keputusan atau surat ini sudah dilakukan lewat berbagai pertimbangan," ucapnya.

Ia menegaskan, internal partai juga telah melakukan tabayyun dengan mendatangkan Suharso. Namun, menurut Donnie dinamika partai pun terus bergejolak seperti demo yang terus hadir serta pernyataan kiai meminta Suharso mundur.

"Saat tabayun Pak Suharso datang dan memberikan penjelasan, namun dinamika partai terus bergejolak. Seperti demo yang terus dilakukan, kemudian pernyataan kiai yang meminta ketua umum dengan legowo berbesar hati mengundurkan diri dari PPP, maka inilah yang direspon para majelis (melayangkan surat permintaan Suharso untuk mundur)," jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Suharso Monoarfa dan Pengurus PPP Datangi KPK

#DPP PPP #Pemilu #Suharso Manoarfa
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan