Headline

Petinggi Golkar Ungkap Ada Isyarat Percepat Munas dari Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 08 Juli 2019
 Petinggi Golkar Ungkap Ada Isyarat Percepat Munas dari Presiden Jokowi

Logo Partai Golkar (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Desakan untuk mempercepat Munas Golkar yang pertama kali diajukan politisi senior Golkar Yorrys Raweyai kini bergerak bagaikan bola liar. Sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin itu ramai-ramai mengamini desakan Yorrys.

Desakan tersebut bahkan kata Petinggi Golkar Andi Sinulingga didukung Presiden Jokowi. Salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini mengungkapkan ada isyarat dari Presiden Jokowi yang menginginkan suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai koalisi termasuk Golkar dipercepat yakni sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2019.

"Yang saya dengar begitu (partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan) sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin (8/7).

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. (Biropers-Muchlis)

Lebih lanjut Andi Sinulingga mengatakan apakah Golkar harus mengikuti isyarat Presiden tersebut atau tidak, harus disesuaikan dengan kebutuhan internal partai. Menurutnya, Golkar tetap menjadi pendukung pemerintah dan urusan internal disesuaikan dengan kehendak kader partai.

Andi mengatakan saat ini sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.

"Ada dorongan pelaksanaan Munas Golkar sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," ujarnya.

Namun Andi mengakui sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal.

Menurut dia, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.

"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.

Menurut dia, untuk menindaklanjuti isyarat Presiden tersebut, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan waktu Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

Dia mengatakan Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah, memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepannya.

"Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," ujarnya.

BACA JUGA: Desakan Munas Golkar Dipercepat, DPD Solo: Lebih Baik Segera Konsolidasi

Pengamat: Golkar Butuh Leader Agar Kuat dan Besar Lagi

Andi Sinulingga sebagaimana dilansir Antara mengatakan sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf serentak mempercepat penyelenggaraan suksesi kepemimpinannya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Partai tersebut antara lain, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karenai itu seharusnya Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf juga harus menyelenggarakan Munas sebelum pelantikan.(*)

#Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Munas Golkar #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Bagikan