Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Petinggi Golkar Ungkap Ada Isyarat Percepat Munas dari Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 08 Juli 2019
 Petinggi Golkar Ungkap Ada Isyarat Percepat Munas dari Presiden Jokowi

Logo Partai Golkar (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Desakan untuk mempercepat Munas Golkar yang pertama kali diajukan politisi senior Golkar Yorrys Raweyai kini bergerak bagaikan bola liar. Sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin itu ramai-ramai mengamini desakan Yorrys.

Desakan tersebut bahkan kata Petinggi Golkar Andi Sinulingga didukung Presiden Jokowi. Salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini mengungkapkan ada isyarat dari Presiden Jokowi yang menginginkan suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai koalisi termasuk Golkar dipercepat yakni sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2019.

"Yang saya dengar begitu (partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan) sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin (8/7).

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. (Biropers-Muchlis)

Lebih lanjut Andi Sinulingga mengatakan apakah Golkar harus mengikuti isyarat Presiden tersebut atau tidak, harus disesuaikan dengan kebutuhan internal partai. Menurutnya, Golkar tetap menjadi pendukung pemerintah dan urusan internal disesuaikan dengan kehendak kader partai.

Andi mengatakan saat ini sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.

"Ada dorongan pelaksanaan Munas Golkar sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," ujarnya.

Namun Andi mengakui sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal.

Menurut dia, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.

"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.

Menurut dia, untuk menindaklanjuti isyarat Presiden tersebut, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan waktu Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

Dia mengatakan Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah, memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepannya.

"Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," ujarnya.

BACA JUGA: Desakan Munas Golkar Dipercepat, DPD Solo: Lebih Baik Segera Konsolidasi

Pengamat: Golkar Butuh Leader Agar Kuat dan Besar Lagi

Andi Sinulingga sebagaimana dilansir Antara mengatakan sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf serentak mempercepat penyelenggaraan suksesi kepemimpinannya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Partai tersebut antara lain, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karenai itu seharusnya Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf juga harus menyelenggarakan Munas sebelum pelantikan.(*)

#Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Munas Golkar #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan