Pesantren Sehat Jadi Prioritas, Komisi IX DPR: Usul Beasiswa Dokter untuk Santri

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Pesantren Sehat Jadi Prioritas, Komisi IX DPR: Usul Beasiswa Dokter untuk Santri

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pesantren selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan agama sekaligus tempat tinggal bagi ribuan santri. Namun, di balik peran strategisnya, masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan dalam layanan kesehatan.

Menjawab tantangan ini, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan program Pesantren Sehat. Program tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, yang menilai kesehatan santri harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, pesantren dengan ribuan santri di dalamnya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih ekstra dan berkesinambungan.

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga tempat para santri tinggal dan beraktivitas sehari-hari. Karena itu, mereka memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesehatan. Mulai dari sosialisasi pentingnya hidup sehat hingga peningkatan layanan kesehatan yang tersedia di lingkungan pesantren,” ujar Arzeti di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca juga:

Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Transformasi Pesantren

PKB Dorong Pemerintah Naikkan Anggaran Pendidikan Pesantren

Ia juga mendorong pemerintah menghadirkan program beasiswa khusus bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan dokter. Dengan sistem penugasan kembali ke pesantren asalnya, langkah ini diyakini akan menjamin keberlangsungan layanan kesehatan di lingkungan pesantren.

“Kalau ada dokter dari kalangan santri sendiri yang kembali mengabdi di pesantren asalnya, maka pelayanan kesehatan akan jauh lebih berkelanjutan. Santri akan lebih terjamin kesehatannya, dan pesantren bisa tumbuh lebih sehat serta kuat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Arzeti menegaskan bahwa program Pesantren Sehat sejalan dengan visi PKB sebagai partai kaum santri.

“PKB sejak awal hadir untuk memperjuangkan kepentingan santri dan pesantren. Karena itu, kolaborasi ini harus benar-benar dijalankan secara serius agar dampaknya dirasakan langsung oleh para santri,” pungkasnya.

Baca juga:

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

Legislator Prediksi Prabowo Bakal Sulap Pesantren Jadi Pusat Pendidikan Unggulan Lewat UU HKPD

Sebelumnya, Direktorat Pesantren Kementerian Agama bersama Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan di pondok pesantren melalui program Pesantren Sehat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat lebih diperkuat, khususnya dalam penyelarasan program Pesantren Sehat dengan inisiatif Pesantren Ramah Anak,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said, Senin (15/9).

Ia mengatakan, tiga aspek ditekankan dalam program Pesantren Sehat, yaitu pembiasaan aktivitas fisik rutin, edukasi perilaku sehat, dan pembinaan kader kesehatan.

Selain itu, Kemenag dan Kemenkes menyoroti layanan kesehatan di pesantren dengan empat indikator kunci, yakni pesantren yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis serta pesantren yang memiliki ruang kesehatan. (Pon)

#Pesantren #Komisi IX DPR #Arzeti Bilbina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Kemenkes mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026. DPR meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Indonesia
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Penyidik Polresta Lombok Tengah harus membongkar secara utuh seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari modus operandi, kronologi, hingga kepastian jumlah korban.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
Sahroni Yakin Ahmad Al Misry Bisa Dipulangkan dari Mesir lewat Diplomasi
Sahroni meminta pemerintah mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Mesir agar Ahmad Al Misry dapat segera kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum. 

Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Sahroni Yakin Ahmad Al Misry Bisa Dipulangkan dari Mesir lewat Diplomasi
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Indonesia
Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Kab. Bandung, Komisi IX DPR: Perhatian terhadap Korban Jangan Berhenti pada Proses Hukumnya
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi secara optimal.
Frengky Aruan - Rabu, 24 Juni 2026
Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Kab. Bandung, Komisi IX DPR: Perhatian terhadap Korban Jangan Berhenti pada Proses Hukumnya
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Bagikan