Pesan Pimpinan Komisi X DPR ke Menpora Baru Dito Ariotedjo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 April 2023
Pesan Pimpinan Komisi X DPR ke Menpora Baru Dito Ariotedjo

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (3/4/2023) ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus muda Partai Golkar Dito Ariotedjo telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Senin (3/4).

Dito menggantikan politikus senior Golkar Zainudin Amali, yang mundur dari kursi Menpora pada 9 Maret 2023.

Dito yang merupakan kelahiran 25 September 1990 itu menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Menpora Dito Ariotedjo Genjot Prestasi Olahraga Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf berharap, Dito dapat melaksanakan tugas sebagai Menpora dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, di sisa waktu kurang lebih satu setengah tahun Dito memiliki pekerja rumah (PR) yang cukup banyak.

“Banyak PR yang harus diselesaikan terutama yang pertama adalah desain besar olahraga nasional yang memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Keolahragaan yang baru,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya, Senin (3/4).

Politikus Demokrat ini juga meminta Dito segera mempersiapkan Indonesia sebagai penyelenggara event-event olahraga bertaraf internasional di tahun yang akan datang.

“Lalu yang kedua bagaimana juga mempersiapkan Indonesia sebagai penyelenggara event-event internasional lainnya segera dimulai dari tahun- tahun ke depan,” ujarnya.

Baca Juga:

Janji Dito Ariotedjo Usai Dilantik Jadi Menteri Termuda di Kabinet Jokowi

Dede Yusuf juga meminta mantan Ketum Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) itu mengantisipasi dampak dari pembatalan status tuan rumah Indonesia di ajang Piala Dunia U-20.

“Karena di dalamnya terdapat anggaran Kemenpora yang memang harus dipertanggungjawabkan dan sebetulnya masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya,” imbuhnya.

Lebih jauh Dede Yusuf mengingatkan Dito untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor kepemudaan tanah air. Dito diminta menambah program kepemudaan.

“Yang bisa mendorong agar sektor pemuda ini benar-benar mendapatkan atensi dan perhatian. Bukan hanya berbicara organisasi kepemudaan saja, tetapi seperti pemuda kreatif seperti pemuda berwirausaha dan masih banyak lainnya,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sah! Politisi Muda Golkar Dito Ariotedjo Jadi Menpora

#Kemenpora #Komisi X DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Olahraga
Kontingen Indonesia Resmi Dikukuhkan, 432 Atlet Bersiap Buru Prestasi di Asian Games 2026
Sebanyak 432 atlet Indonesia resmi dikukuhkan untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Kontingen akan bertanding di 35 cabang olahraga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
Kontingen Indonesia Resmi Dikukuhkan, 432 Atlet Bersiap Buru Prestasi di Asian Games 2026
Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Bagikan