Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Maret 2022
Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Ia pun memberikan sejumlah pesan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Salah satunya adalah supaya Mendag Lutfi memanggil para produsen minyak goreng.

Baca Juga

Tidak Ada Operasi Pasar Minyak Goreng di Jakarta

“Faktanya saya bilang Bimoli, Rose Brand, Tropical, Filma enggak ada di lapangan. Ke mana saya bilang. Tinggal panggil saja mereka, ajak bicara kenapa langka,” kata Firli dalam 'Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali Tahun 2022' yang disiarkan kanal YouTube Pemprov Bali, Jumat (18/3).

Bahkan Firli mengaku telah melakukan rapat dengan Mendag, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Dirut Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pada Rabu (9/3).

Baca Juga

Penimbun Minyak Goreng Bakal Dijerat Dua Pasal UU Perdagangan

“Saya bilang sama Pak Airlangga saya rapat masalah migor ini. Waktu itu ada beberapa opsi yang saya sampaikan, saya bilang, satu, kita bangun sistem nasional neraca komoditas, sehingga kita tahu berapa produk kita, berapa kebutuhan kita,” ujarnya.

“Kalau kurang berarti impor, kalau impor siapa pengimpornya, setelah impor, masuk ke Indonesia, apakah digunakan untuk industri atau konsumsi masyarakat, semua terbuka. Yang disebut dengan sistem nasional neraca komoditas. Harga harus dikendalikan,” sambung Firli.

Menurut Firli, jika DMO (Domestic Market Obligation) minyak di Indonesia 9.300, sementara di luar negeri 18.300 lebih, maka ada yang salah. Firli menyebut ada pengusaha yang cari untung.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyarankan Mendag Lutfi agar bekerja sama dengan Polri mengusut penimbunan minyak goreng.

“Karena namanya pengusaha cari untung, saya bilang tertibkan. Sama Mendag saya bilang, bapak harus kerja sama dengan Kapolri, karena penimbunan dan kelangkaan bukan urusan KPK, itu pidum. Kerja, cek,” pungkas Firli. (Pon)

Baca Juga

Mendag Sebut Akan Ada Tersangka Mafia Minyak Goreng, DPR: Jangan Hanya Wacana

#Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK #Minyak Goreng #Menteri Perdagangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
KPK menegaskan foto tumpukan uang valuta asing yang viral di media sosial bukan berasal dari penggeledahan rumah Silmy Karim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
KPK menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka kasus suap pengaturan temuan BPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
Indonesia
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menegaskan, bahwa ia tak mengenal Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Ia juga tak terlibat kasus korupsi MBG.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Indonesia
KPK: Yayasan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Sudah Berdiri Sebelum Ada Program MBG
“Yayasan ini fokus pada kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” Jubir KPK Budi Prasetyo
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
KPK: Yayasan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Sudah Berdiri Sebelum Ada Program MBG
Indonesia
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Diisukan Terkait MBG, Begini Tanggapan KPK
Pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Diisukan Terkait MBG, Begini Tanggapan KPK
Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Bagikan