Andreas Pranatalta
PT Mutuagung Lestari (MUTU International), perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, siap mendukung perdagangan karbon melalui adanya bursa karbon yang rencananya berjalan mulai September 2023.
Dukungan ini seiring dengan perusahaan yang sudah menjadi Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Gas Rumah Kaca yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Presiden Direktur MUTU International Arifin Lambaga mengatakan sebagai perusahaan dengan bisnis testing, inspection, dan certification, pihaknya siap untuk mendukung berhasilnya implementasi bursa karbon.
"Kegiatan validasi dan verifikasi ini adalah salah satu dari bisnis utama MUTU International. Hingga saat ini, MUTU international telah menerbitkan 11 laporan validasi dan verifikasi gas rumah kaca dengan berbagai skema dan program serta terdapat 8 kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada tahun ini," kata Arifin.
Baca juga:
Analisis Carbon Brief pada Oktober 2021 mengungkap, Indonesia menempati peringkat kelima negara penghasil emisi terbesar dunia sejak 1850, kontribusinya mencapai empat persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 mencatat, emisi karbon Indonesia mencapai 932 ribu ton karbon dioksida (CO2) pada 2001. Angka ini meningkat menjadi 1,15 juta ton CO2 pada 2017.
Penyumbang terbesar adalah sektor energi dan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU). Pada 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan di Indonesia mencapai 1.262 gigaton.
Pemerintah telah menargetkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.
MUTU International melakukan validasi dan verifikasi proyek berdasarkan ISO 14064-2, yakni serangkaian sistem pengelolaan gas rumah kaca yang menyediakan program keberlanjutan bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi dalam kegiatan usaha pelanggan.
Baca Juga:
Direktur MUTU International Irham Budiman mengatakan, pihaknya telah berkontribusi sebagai lembaga validasi dan verifikasi independen untuk penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan bursa perdagangan karbon yang ditargetkan meluncur pada September 2023 dan akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Salah satu yang sedang disiapkan adalah peraturan dan mekanisme perdagangan karbon di BEI. Bursa karbon diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, potensi karbon di Indonesia sangat besar. Namun untuk dapat memperdagangkan karbon, perlu adanya sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon. (and)
Baca Juga:
Besok Langsung Ngantor, Hadirkan 3 Hal ini saat Wawancara Kerja
