Pertama, Skotlandia Sediakan Pembalut Gratis

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 27 November 2020
Pertama, Skotlandia Sediakan Pembalut Gratis

Skotlandia jadi negara pertama yang menggratiskan pembalut dan tampon. (Foto Pexels@Karolina Grabowska)

Ukuran:
14
Audio:

MENSTRUASI acap diibaratkan seperti tamu tak diundang. Meski sudah dicatat sekalipun, kadang ada saja waktu ketika tamu bulanan itu datang mendadak. Tentu tidak menjadi masalah jika kamu kebetulan sedang berada di rumah. Namun, kebayang enggak sih mendadak 'dapet' ketika sedang bepergian? Wah, pasti panik banget banget deh. Hal yang terjadi kemudian ialah kerepotan mencari pembalut. Nah, masalah itulah yang mau diselesaikan di Skotlandia.

Seperti dilaporkan BBC, 'period poverty' ternyata jadi masalah besar di Skotlandia. Istilah itu mengacu pada kondisi ketika seseorang yang memiliki keterbatasan finansial akhirnya tidak mampu membeli maupun mengakses kebutuhan pembalut dan tampon. Padahal, rata-rata menstruasi berlangsung selama lima hari.

BACA JUGA:

3 Alasan Mengapa Kamu Gemetaran Sehabis Olahraga

Perempuan bisa menghabiskan biaya 8 pound sterling (Rp150 ribu) dalam sebulan hanya untuk kebutuhan sanitasi. Sebuah survei yang dilakukan Young Scot terhadap lebih dari 2.000 orang menemukan data bahwa ternyata satu dari empat responden di sekolah atau universitas kesulitan mengakses produk sanitasi menstruasi.

Melihat masalah tersebut, Parlemen Skotlandia akhirnya bertindak. Pada Selasa (24/11), mereka melakukan pemungutan suara mengenai masalah penyediaan pembalut gratis di toilet umum. Untungnya hasil pemungutan suara mendukung penuh RUU Produk Menstruasi yang sudah dikampanyekan sejak beberapa bulan terakhir. "Tidak mudah untuk mencapai kesuksesan ini tetapi bersama kita bisa. Hari bersejarah untuk Skotlandia," tutur Monica Lennon, anggota parlemen yang pertama kali memperkenalkan RUU ini setahun lalu.

skotlandis
Kampanye mengenai ketersediaan pembalut dan tampon di fasilitas publik sudah dikampanyekan selama berbulan-bulan. (Foto Daily Records)

Dengan RUU tersebut, pemerintah Skotlandia akan mengalokasikan 8,7 juta pound sterling atau setara dengan Rp163,9 juta per tahun untuk menyediakan produk kesehatan tersebut. Langkah ini jelas jadi sebuah pencapaian luar biasa. Sejumlah pihak, seperti kelompok kesetaraan dan hak perempuan serta politisi langsung angkat bicara. "Bangga untuk memilih undang-undang yang inovatif ini, menjadikan Skotlandia negara pertama di dunia yang menyediakan produk menstruasi gratis untuk semua yang membutuhkannya. Kebijakan ini penting untuk wanita dan anak perempuan," cuit Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon melalui akun Twitternya.

Nantinya fasilitas publik seperti sekolah dan universitas dituntut untuk menyediakan pembalut dan tampon di toilet. Kedua benda penting bagi perempuan itu akan selalu disediakan seperti halnya tisu.

tampon
Nantinya pembalut dan tampon akan disediakan gratis seperti halnya tisu. (Foto Pexels@Karolina Grabowska)

Mengutip Cosmo PH, period poverty sebenarnya merupakan sebuah isu global yang harus diselesaikan. Sebab hal ini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak yang beranggapan produk sanitasi hanyalah hal biasa. Padahal di luar sana akses terhadap pembalut, edukasi mengenai kebersihan menstruasi, fasilitas, dan manajemen pembuangannya masih minim. Belum lagi harga mahal yang harus dikeluarkan perempuan setiap bulannya.

"Ini akan membuat perbedaan besar bagi kehidupan wanita dan anak perempuan serta semua orang yang mengalami menstruasi," jelas Lennon. Pembicaraan mengenai RUU ini jelas jadi kemajuan besar karena otoritas lokal sudah memberikan setiap orang kesempatan untuk mendapatkan haknya. "Ini adalah pesan penting di tengah pandemi global bahwa kita masih dapat menempatkan hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan di bagian atas agenda politik," tambahnya.(Sam)

BACA JUGA:

Pasanganmu Pengaruhi Kesehatanmu

#Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024 itu harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Lifestyle
Kecemasan dan Stres Perburuk Kondisi Kulit dan Rambut
Stres dapat bermanifestasi pada gangguan di permukaan kulit.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Kecemasan dan Stres Perburuk Kondisi Kulit dan Rambut
Dunia
Menkes AS Pecat Ribuan Tenaga Kesehatan, Eks Pejabat CDC Sebut Pemerintah Bahayakan Kesehatan Masyarakat
Menkes AS juga menghapus program pencegahan penyakit yang krusial.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Menkes AS Pecat Ribuan Tenaga Kesehatan, Eks Pejabat CDC Sebut Pemerintah Bahayakan Kesehatan Masyarakat
Lifestyle
Intermittent Fasting, antara Janji dan Jebakan, Bisa Bermanfaat Juga Tingkatkan Risiko Kardiovaskular
Mereka yang membatasi makan kurang dari delapan jam sehari memiliki risiko 135 persen lebih tinggi meninggal akibat penyakit kardiovaskular.
Dwi Astarini - Selasa, 02 September 2025
Intermittent Fasting, antara Janji dan Jebakan, Bisa Bermanfaat Juga Tingkatkan Risiko Kardiovaskular
Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Prabowo Janji Bikin 500 Rumah Sakit, 66 Terbangun di Pulau Tertinggal, Terdepan dan Terluar
Presiden Prabowo juga menargetkan membangun total 500 rumah sakit berkualitas tinggi sehingga nantinya ada satu RS di tiap kabupaten dalam periode 4 tahun ini.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Janji Bikin 500 Rumah Sakit, 66 Terbangun di Pulau Tertinggal, Terdepan dan Terluar
Indonesia
Prabowo Resmikan Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Presiden Prabowo yakin RS PON Mahar Mardjono dapat menjadi Center of Excellence bagi RS-RS yang juga menjadi pusat pendidikan dan riset, terutama yang khusus berkaitan dengan otak dan saraf.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Resmikan Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Indonesia
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Riza Chalid, selaku pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak, merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Bagikan