Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Monas Selesai, Lalu Lintas Kembali Lancar

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Selasa, 18 Februari 2025
Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Monas Selesai, Lalu Lintas Kembali Lancar

481 kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 mengikuti kegiatan gladi bersih yang diselenggarakan Kemendagri. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan 481 kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada Serentak 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa pagi (18/2).

Beberapa kepala daerah yang hadir dalam pengarahan ini adalah Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, Jateng Ahmad Luthfi, Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Banten Andra Soni, dan NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

Mereka yang akan dilantik adalah yang tidak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi atau telah lolos dari gugatan tersebut.

Para kepala daerah mengikuti pengarahan dan gladi kotor. Mereka mengenakan kaos putih dan celana training hitam, juga berpanas-panasan di bawah arahan Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan.

Baca juga:

481 Kepala Daerah Terpilih Latihan Baris-berbaris di Monas Jelang Pelantikan

Gladi kotor ini adalah persiapan menjelang pelantikan yang akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut hadir memberikan dukungan dalam pengarahan ini.

Sebelumnya, para kepala daerah telah menjalani registrasi dan cek kesehatan di Jakarta dari Sabtu (16/2) hingga Senin (17/2).

Setelah pelantikan, mereka akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Ini proses terakhir untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa retreat di Akmil Magelang akan diikuti oleh kepala daerah yang sengketa hasil pilkadanya telah diputuskan, ditolak, atau tidak diterima oleh MK.

Gladi kotor itu sempat bikin arus lalu lintas sekitar Monas macet parah. Sebab kendaraan kepala daerah dan protokolernya parkir sembarangan. Banyak warga mengeluhkan hal itu di media sosial.

Arus lalu lintas di sekitar Monas baru lancar kembali setelah acara tersebut selasai pada siang.

Jalan Medan Merdeka Timur, Utara, Barat, dan Selatan sudah mulai normal dengan petugas kepolisian yang berjaga memastikan kelancaran. (dru)

Baca juga:

Kepala Daerah Terpilih Akan Jalani Pengarahan di Monas, Dibekali Prosesi Pelantikan

#Kepala Daerah #Gladi Kotor #Lalu LIntas #Gladi Bersih
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Seluruh Proyek Konstruksi Rampung, Rekayasa Lalin di TB Simatupang Disetop
pengaturan lalu lintas akan kembali normal mulai Senin, 27 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Seluruh Proyek Konstruksi Rampung, Rekayasa Lalin di TB Simatupang Disetop
Indonesia
Catat! Ini Jadwal Penutupan Jalan dan Pengalihan Arus saat Jakarta Running Festival 2025
Sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta akan ditutup pada 25 - 26 Oktober selama pelaksanaan Jakarta Running Festival 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Catat! Ini Jadwal Penutupan Jalan dan Pengalihan Arus saat Jakarta Running Festival 2025
Indonesia
Presiden Afrika Selatan Kunjungi Indonesia, Cek Jadwal Penutupan Jalan di Jakarta
Salah satu topik penting yang akan didiskusikan adalah terkait forum kerja sama G20. Hal ini krusial mengingat kursi kepemimpinan G20 saat ini dipegang oleh Afrika Selatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Afrika Selatan Kunjungi Indonesia, Cek Jadwal Penutupan Jalan di Jakarta
Indonesia
Proyek Pipa Air Limbah Beres, Selamat Tinggal Macet Ria di TB Simatupang!
Teror kemacetan arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, diklaim kembali normal.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Proyek Pipa Air Limbah Beres, Selamat Tinggal Macet Ria di TB Simatupang!
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Satgas khusus ini akan bertugas hingga 10 Oktober 2025 atau selama masa perbaikan gerbang tol.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Indonesia
DPR Setuju Kakorlantas Hentikan Strobo Pejabat, Jaga Ketertiban Lalu-Lintas
Penggunaan strobo oleh pejabat negara sangat mengganggu pengguna jalan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
DPR Setuju Kakorlantas Hentikan Strobo Pejabat, Jaga Ketertiban Lalu-Lintas
Indonesia
Kakorlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Strobo dan Sirine Mobil Patwal
Keputusan pembekuan sementara itu diambil untuk menanggapi protes dari masyarakat soal penggunaan sirine dan strobo yang biasa dipakai Polantas pengawal pejabat atau kalangan sipil lainnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Kakorlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Strobo dan Sirine Mobil Patwal
Indonesia
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tak bisa intervensi, pasalnya yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat di jalan dari pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Bagikan