Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menilai isu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akhir-akhir ini 'diserang' tiga menteri Presiden Jokowi terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19 tak lepas dari persoalan sangat pelik antara daerah dan pusat.
Selain itu, ia menambahkan, polemik data penerima bansos juga menjadi catatan penting betapa Pemda DKI Jakarta larut dalam hubungan yang tidak harmonis.
Baca Juga
Anak Buah Jokowi Tersinggung karena Anies Lebih Sukses Tangani COVID-19
"Saya berharap bahwa dalam kondisi yang serba sulit yang dihadapi oleh rakyat khususnya DKI Jakarta, para pejabat tidak boleh mementingkan pribadi, kelompok dan golongan. Sebab hal tersebut hanya akan mengorbankan rakyat," ungkap Wempy
Data Bantuan Sosial yang tidak pasti serta ketidaktersediaan dana oleh Pemda DKI Jakarta menjadi persoalan ini semakin dalam.
"Buktinya saja, warga DKI Jakarta sudah teriak-teriak tentang bantuan. Manajemen pemerintahan daerah DKI Jakarta yang amburadul telah menyulitkan pemerintah pusat dalam melakukan distribusi Bantuan Sosial. Pemda dan Pempus mesti berkolaborasi agar rakyat tertolong," imbuhnya.
Menurut Wempy, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mestinya tidak menimbulkan kesan disharmoni dan mencari jalan keluar tanpa harus umbar-umbar ke publik yang hanya akan memperkeruh suasana.
Mestinya, antara Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies dan Pemerintah Pusat saling bersinergi dalam mengurus kepentingan publik. Karena menurutnya, perbedaan sikap keduanya dapat merugikan rakyat di Jakarta.
"Apalagi dalam kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini. Kedua lembaga pemerintah mestinya bergandengan tangan, melakukan kolaborasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan pemerintah segera tertolong," tutur Direktur Indo Polling Network ini.
Sebelumnya, Anies disemprot Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka menilai Anies tak konsisten soal bansos. Selain itu, data bansos Pemprov DKI tumpang tindih.
Baca Juga
Menteri Jokowi Serang Anies soal Bansos COVID-19, Nasdem DKI: Malu Sama Rakyat
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu, dilakukan dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Anies menambahkan, DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos). (Knu)
