Anak Buah Jokowi Tersinggung karena Anies Lebih Sukses Tangani COVID-19

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah sejumlah menteri Presiden Jokowi yang kompak melancarkan serangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan virus Corona bisa karena unsur 'persaingan'.

Menurutnya, DKI salah satu daerah yang dianggap 'ngeyel' dalam penanganan corona. Ia menilai bisa saja pemerintah pusat melakukan serangan karena merasa tersinggung lantaran kalah telak dari Anies Baswedan dalam menangani COVID-19.

Baca Juga

Menteri Jokowi Serang Anies soal Bansos COVID-19, Nasdem DKI: Malu Sama Rakyat

“Publik sudah terlanjur menyukai cara kerja Anies dibandingkan pemerintah pusat. Apalagi aturan pemerintah pusat terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berubah-ubah dan aturannya saling bertabrakan antar menteri,” ungkap Ujang kepada wartawan, Minggu (10/5).

Atas dasar hal tersebut, menurut Ujang wajar saja jika ada langkah-langkah untuk menjegal Anies menuju 2024 atau bisa saja pemerintah menginginkan bermain secara imbang dengan Anies.

“Atau juga ingin membalikan keadaan. Agar pemerintah pusat bisa dipandang positif oleh masyarakat terkait penanganan Corona saat ini,” terang Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan bahwa Anies mendapatkan poin positif dari rakyat sedangkan pemerintah pusat mendapat poin kurang.

Ujang turut membeberkan bahwa Pemerintah Pusat jauh ketinggalan dari Pemprov DKI dalam hal penanganan Virus Corona. Mulai dari melakukan pencegahan dengan membatasi dan menutup sejumlah akses publik hingga kebijakan bansos.

“Sampai-sampai pemerintah pusat menunggu tas berlogo bantuan presiden, agar tak tertukar dengan bantuan dari pemprov,” sindir Ujang.

Ujang melihat, dampaknya dari perseteruan ini rakyat kebingungan. Harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu dan bersinergi dalam melawan Corona. Bukan saling bersaing dan membangun pencitraan masing-masing.

"Yang dirugikan, bukan pusat atau daerah. Tapi rakyat. Ya, rakyatlah yang dirugikan. Karena tak mendapatkan pelayanan terbaik, dari pempus maupun pemprov," tutup Ujang.

Sebelumnya, Anies disemprot Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka menilai Anies tak konsisten soal bansos. Selain itu, data bansos Pemprov DKI tumpang tindih.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Penanggulangan COVID-19

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu, dilakukan dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Anies menambahkan, DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos). (Knu)