Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Penanggulangan COVID-19

MerahPutih.com - Selain strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan COVID-19, komunikasi publik Pemerintah yang menjadi panduan dan pedoman masyarakat untuk bergerak bersama menghentikan pemyebaran COVID-19 juga menjadi sorotan banyak pihak. Sejak pertama kali ditemukannya kasus positif COVID-19 di Indonesia, berbagai persoalan komunikasi kerap terjadi.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, dalam situasi pandemi seperti saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat sehingga semua informasi dan kebijakan yang disampaikan ke publik tidak boleh bias, multitafsir atau ditafsirkan berbeda-beda.

Baca Juga

Update COVID-19 Sabtu (9/5): 13.646 Kasus Positif, 2.607 Pasien Sembuh

“Artinya, semua informasi, kebijakan, dan tindakan penanggulangan COVID-19 semuanya terukur dan tepat sehingga publik merasa tenang dan terlindungi. Hemat saya, komunikasi publik Pemerintah soal penanggulangan COVID-19 perlu terus diperbaiki,” ujar Fahira, di Jakarta, Sabtu (8/5).

Menurut Fahira, komunikasi publik yang cepat dan tepat juga harus diawali oleh berbagai kebijakan penangulangan yang efektif, efisien, serta tidak saling menegasikan antarsatu kebijakan dengan kebijakan yang lain.

Dalam penanggulangan COVID-19 ini, sambung Fahira, koordinasi antar instansi baik yang ada di Pusat maupun daerah termasuk dengan stakeholder lain, bukan lagi harus terjalin erat tetapi juga harus sudah saling berkolaborasi.

"Sehingga saat ada sebuah kebijakan baru yang masih ada kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, tidak terjadi perbedaan pendapat apalagi saling bantah antarinstansi terkait," ujarnya.

Selain itu, semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi COVID-19.

"Memang sejak awal ditemukannya kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terdapat beberapa informasi publik yang memantik persilangan pendapat di publik bahkan menjadi polemik," jelas dia.

Misalnya, kata Fahira, soal perbedaan pulang kampung dan mudik serta terakhir kebijakan dizinkannya kembali seluruh moda transportasi beroperasi oleh Kementerian Perhubungan yang ternyata membuat bingung pemerintah daerah terutama yang sedang menerapkan PSBB.

Baca Juga

Pakar: Orang Lebih Takut Informasi COVID-19 daripada Virus Itu Sendiri

Menurutnya, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini, penafsiran yang berbeda atas kebijakan ini juga semakin mencuat karena beroperasinya kembali seluruh moda transportasi diterbitkan disaat kebijakan larangan mudik sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau kepala daerah saja ada yang bingung terhadap kebijakan ini (moda transportasi boleh beroperasi), bagaimana dengan publik. Saran saya, apapun kebijakan yang terkait langsung dengan penanggulangan COVID-19 terutama dari Kementerian, Gugus Tugas harus menjadi corong utamanya," pungkasnya. (Pon)