Perppu Ormas, PPP: Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Foto: MP/Fadli Vetel)
MerahPutih - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, untuk dapat memuluskan kebijakan terkait penerbitan Perppu Ormas, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.
Ia mengatakan, secara umum Perppu berpeluang menjadi seperti itu. Oleh karenanya, ia berpandangan pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat.
"Secara umum bahwa perppu ini membuka peluang jadi kesewenangan, menjadi kewajiban pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan bersikap sewenang-wenang," katanya saat mengisi diskusi di restoran Puang Oca, Senayan Jakarta, Minggu (16/7).
Meski begitu, pemerintah harus memahami dinamika di masyarakat yang tidak mungkin bisa sama dalam menyikapi hal tersebut.
"Pak Wiranto beberapa kali menjelaskan, tentu saja penjelasan ada yang merasa cukup ada juga meragukan," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah perlu mengakomodir masukan-masukan guna penyempurnaan Perppu. Jangan sampai, Perppu menjadi alat pemaksaan.
"Harus ada koreksi, apalagi kalau sudah jadi UU yang disetujui parlemen," tandasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait berikut ini: Ketua Advokasi Hukum FPI: Perppu Ormas Terlalu Dipaksakan
Bagikan
Berita Terkait
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
PPP Tak Lolos Parlemen, Mardiono Diminta Gelar Muktamar
PPP Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partainya di Pilkada Jakarta
DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum
PPP Bantah Merapat ke Prabowo karena Dijanjikan Jatah Kursi Menteri
PPP Instruksikan Salat Gaib Nasional untuk Hamzah Haz
PPP Berduka, Kenang Hamzah Haz Sebagai Sosok Politisi Teduh
Meninggal Dunia, Berikut Karier Politik Hamzah Haz