PPP Bantah Merapat ke Prabowo karena Dijanjikan Jatah Kursi Menteri

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
PPP Bantah Merapat ke Prabowo karena Dijanjikan Jatah Kursi Menteri

Presiden Terpilih dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Plt Ketum PPP Mardiono di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menepis tudingan alasan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena dijanjikan mendapat jatah kursi kabinet atau pos politik lainnya.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berdalih partainya bergabung dengan koalisi partai pemenang Pilpres 2024 itu sebagai bentuk rekonsiliasi yang dilandasi semangat kebangsaan.

"Bergabungnya PPP ke Prabowo-Gibran murni mengedepankan politik kebangsaan, dan tidak membicarakan kursi kabinet maupun pos politik apapun karena semangatnya adalah rekonsiliasi untuk kemajuan bangsa," kata Awiek, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut dia, PPP merapat ke KIM setelah Pilpres 2024 dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi prinsip partai. Dia menambahkan perbedaan pilihan capres PPP sebelumnya dalam politik merupakan hal yang lumrah.

Baca juga:

Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju

"Akan dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, maka PPP memutuskan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana prinsip perjuangan PPP," tutur Awiek.

Awiek menjelaskan politik rekonsiliasi dibutuhkan agar keberlanjutan pembangunan bisa berjalan lancar. Dia berharap bergabungnya PPP dapat selaras pula dengan bangunan koalisi di sejumlah Pilkada 2024.

"Ketika kontestasi betakhir, maka saatnya menjalankan politik kebangsaan, yakni rekonsiliasi segenap elemen bangsa untuk kepentingan yang lebih besar," tutur orang nomor satu di PPP itu, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan PPP telah menyampaikan keputusannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sekaligus mendukung pemerintahan ke depan.

Baca juga:

Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara

"Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang," ucap Prabowo, usai menerima kunjungan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8) malam. (*)

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Prabowo Subianto #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Bagikan