Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 09 September 2024
DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah (Jateng), menganggap PPP di bawah kepemimpinan Mardiono, sudah mengalami disorientasi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Ulwan Hakim, ditengarai dengan tidak jelasnya arah kebijakan DPP PPP dalam Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024.

Menurut Ulwan, Mardiono tidak mampu mengelola manajemen organisasi politik yang mengakibatkan PPP tidak lolos ke parlemen.

“Saya juga melihat dalam penanganan Pilkada kali ini, tidak ada barometer yang jelas terhadap pola pengusungan maupun pemenangan kader PPP yang maju Pilkada," kata Ulwan dalam keterangannya, Senin (9/9).

Baca juga:

Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara

Ulwan juga menilai, Mardiono tidak mengerti skala prioritas dalam menentukan program dan kebijakan partai, kemudian tidak peka dan tidak sensitif terhadap situasi serta keadaan.

Alih-alih menguatkan struktur partai jelang Pilkada 2024, kata Ulwan, Mardiono malah memberangkatkan sebagian pengurus PPP umrah.

"Umrah jangan dijadikan alat untuk mengambil hati para pengurus agar lupa terhadap janji wajibnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ulwan menyatakan, semua janji yang pernah diutarakan Mardiono pun tidak terbukti. Mulai dari menjanjikan PPP lolos parliamentary threshold (PT) hingga PPP lolos melalui gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga:

KPK Temukan Syarat LHKPN 107 Kandidat Pilkada 2024 Belum Lengkap

"Semuanya tidak terbukti," tegas dia.

Jadi, DPW PPP Jateng meminta agar para pimpinan Majelis DPP PPP segera bertindak tegas dengan mencabut mandat Mardiono dari jabatan Plt. Ketum PPP

"Ingat Mardiono hanya Pelaksana Tugas, Plt hanya penugasan, jadi bisa dicabut sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu habis masa bakti, apalagi sudah jelas PPP gagal lolos ke Senayan," pungkasnya. (Pon)

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pilkada 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan