DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)
MerahPutih.com - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah (Jateng), menganggap PPP di bawah kepemimpinan Mardiono, sudah mengalami disorientasi.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Ulwan Hakim, ditengarai dengan tidak jelasnya arah kebijakan DPP PPP dalam Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024.
Menurut Ulwan, Mardiono tidak mampu mengelola manajemen organisasi politik yang mengakibatkan PPP tidak lolos ke parlemen.
“Saya juga melihat dalam penanganan Pilkada kali ini, tidak ada barometer yang jelas terhadap pola pengusungan maupun pemenangan kader PPP yang maju Pilkada," kata Ulwan dalam keterangannya, Senin (9/9).
Baca juga:
Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
Ulwan juga menilai, Mardiono tidak mengerti skala prioritas dalam menentukan program dan kebijakan partai, kemudian tidak peka dan tidak sensitif terhadap situasi serta keadaan.
Alih-alih menguatkan struktur partai jelang Pilkada 2024, kata Ulwan, Mardiono malah memberangkatkan sebagian pengurus PPP umrah.
"Umrah jangan dijadikan alat untuk mengambil hati para pengurus agar lupa terhadap janji wajibnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ulwan menyatakan, semua janji yang pernah diutarakan Mardiono pun tidak terbukti. Mulai dari menjanjikan PPP lolos parliamentary threshold (PT) hingga PPP lolos melalui gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga:
KPK Temukan Syarat LHKPN 107 Kandidat Pilkada 2024 Belum Lengkap
"Semuanya tidak terbukti," tegas dia.
Jadi, DPW PPP Jateng meminta agar para pimpinan Majelis DPP PPP segera bertindak tegas dengan mencabut mandat Mardiono dari jabatan Plt. Ketum PPP
"Ingat Mardiono hanya Pelaksana Tugas, Plt hanya penugasan, jadi bisa dicabut sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu habis masa bakti, apalagi sudah jelas PPP gagal lolos ke Senayan," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029

PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat

10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI

Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
