DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 09 September 2024
DPW PPP Jateng Minta Mardiono Dicopot sebagai Plt Ketua Umum

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah (Jateng), menganggap PPP di bawah kepemimpinan Mardiono, sudah mengalami disorientasi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Ulwan Hakim, ditengarai dengan tidak jelasnya arah kebijakan DPP PPP dalam Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024.

Menurut Ulwan, Mardiono tidak mampu mengelola manajemen organisasi politik yang mengakibatkan PPP tidak lolos ke parlemen.

“Saya juga melihat dalam penanganan Pilkada kali ini, tidak ada barometer yang jelas terhadap pola pengusungan maupun pemenangan kader PPP yang maju Pilkada," kata Ulwan dalam keterangannya, Senin (9/9).

Baca juga:

Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara

Ulwan juga menilai, Mardiono tidak mengerti skala prioritas dalam menentukan program dan kebijakan partai, kemudian tidak peka dan tidak sensitif terhadap situasi serta keadaan.

Alih-alih menguatkan struktur partai jelang Pilkada 2024, kata Ulwan, Mardiono malah memberangkatkan sebagian pengurus PPP umrah.

"Umrah jangan dijadikan alat untuk mengambil hati para pengurus agar lupa terhadap janji wajibnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ulwan menyatakan, semua janji yang pernah diutarakan Mardiono pun tidak terbukti. Mulai dari menjanjikan PPP lolos parliamentary threshold (PT) hingga PPP lolos melalui gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga:

KPK Temukan Syarat LHKPN 107 Kandidat Pilkada 2024 Belum Lengkap

"Semuanya tidak terbukti," tegas dia.

Jadi, DPW PPP Jateng meminta agar para pimpinan Majelis DPP PPP segera bertindak tegas dengan mencabut mandat Mardiono dari jabatan Plt. Ketum PPP

"Ingat Mardiono hanya Pelaksana Tugas, Plt hanya penugasan, jadi bisa dicabut sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu habis masa bakti, apalagi sudah jelas PPP gagal lolos ke Senayan," pungkasnya. (Pon)

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pilkada 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan