Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Permintaan Jaksa Agung HM. Prasetyo agar fungsi penuntutan yang dimikiki KPK dihapus dan dikembalikan ke Kejaksaan dinilai sangat tidak realisitis dan tidak etis.
Bahkan, menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, tindakan itu dinilainya sebagai bentuk pembangkangan atau insubordinasi dari seorang Pembantu Presiden terhadap Presidennya sendiri.
"Terlebih pada saat yang bersamaan Presiden Jokowi telah menyatakan sikapnya untuk tetap memperkuat KPK dan meminta agar semua pihak mendukung KPK," ujar Petrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima MerahPutih.com, Kamis (14/9).
Mengingat, kata Petrus, saat ini KPK sedang menghadapi upaya dari banyak pihak yang berupaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.
"Karena itu Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Lembaga Kejaksaan bisa digeneralisir sebagai kelompok yang berada dalam barisan untuk bersama-sama Pansus Hak Angket KPK memperlemah KPK," tegas Advokat PERADI ini.
Menurutnya, apabila pandangan Jaksa Agung itu tidak segera diralat disertai dengan pembenahan yang sungguh-sungguh di internal Kejaksaan, maka akan menimbulkan persepsi liar di mata publik.
Kata dia, publik bisa saja menganggap bahwa sejumlah Pejabat Negara melakukan pembangkangan terhadap kebijakan dan pesan Presiden Jokowi yang meminta KPK tetap kuat dan harus diperkuat.
"Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan pesan bahwa KPK harus tetap kuat dan tidak boleh diperlemah. Itu artinya seluruh Pembantu Presiden termasuk Jaksa Agung harus mampu mengelaborasi pesan Presiden Jokowi itu dengan sikap konkrit," kata Petrus.
"Yaitu dengan menempatkan Jaksa-Jaksa terbaik di KPK, bukan malah sebaliknya," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait permintaan Jaksa Agung HM. Prasetyo di:Jaksa Agung HM Prasetyo: Tidak Ada Politisasi Dalam Kasus Mobile 8
