Permintaan PSI untuk Penegakan Hukum di Papua

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 02 September 2019
Permintaan PSI untuk Penegakan Hukum di Papua

Juru Bicara DPP PSI Surya Tjandra. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan terjadinya rangkaian kekerasan di Papua dan Papua Barat beberapa waktu terakhir. Karena itu mereka menyerukan agar aparat menegakkan hukum di tanah Papua tanpa terkecuali.

“Kami menyerukan semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan meminta ditegakkannya hukum di tanah Papua,” kata Juru Bicara DPP PSI Surya Tjandra dikutip dari Antara, Senin (2/9).

Baca Juga:

Megawati Kirim Utusan Khusus untuk Temui Pemuka Agama Papua

Surya mengatakan, semua yang bersalah harus segera ditangani sesuai hukum yang berlaku. Dia menekankan kekerasan hanya bisa dihadapi dengan penegakan hukum tanpa pengecualian.

Warga Papua turun ke jalan untuk demonstrasi. (Foto: ANTARA)
Warga Papua turun ke jalan untuk demonstrasi. (Foto: ANTARA)

Dia menilai kericuhan di Papua berpotensi menjadi konflik horizontal antara penduduk Papua yang banyak tinggal di pegunungan dan penduduk pendatang yang banyak tinggal di kota.

“Semua punya hak untuk tinggal secara damai di Papua, kami mendesak agar hak asasi warga di sana dijamin untuk bisa beraktivitas kembali seperti semula,” ujar Surya.

Surya mengingatkan Presiden Joko Widodo tercatat sebagai presiden yang sangat peduli pada Papua. Dia mengatakan Jokowi mengunjungi wilayah Papua berulang kali, serta membangun infrastruktur untuk membantu mobilitas warga dan kesejahteraan rakyat di sana.

“Indeks pembangunan manusia di Papua sudah mulai meningkat karena upaya-upaya ini. Kita butuh Papua yang maju dan ketidakadilan yang dialami khususnya di era Orde Baru bisa mulai dikurangi. Kita semua sayang Papua,” tegasnya.

Baca Juga:

Kapolres Jayapura: 4 Warga Tewas Usai Demo Anarkis di Jayapura

PSI, kata Surya sudah meminta pengurus dan beberapa anggota legislatif terpilih di Papua untuk memperhatikan para korban.

“Kami juga meminta mereka untuk mengunjungi keluarga korban kalau memungkinkan, baik yang dari kepolisian, tentara, maupun warga, untuk menyampaikan simpati dan rasa kemanusiaan,” kata dia. (*)

Baca Juga:

Jokowi Hadiri Acara Penyerahan Piala Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri

#Papua #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Bagikan