Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Desember 2021
Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB

Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mendapatkan suntikan utang, untuk berbagai proyek seperti merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih atau untuk mencangkup Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal.

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis hasil senilai USD 600 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun untuk membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa.

Baca Juga:

Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021

"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 persen penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan," kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia memaparkan, program ini juga akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, pendidikan masyarakat, serta akan memberi manfaat bagi lima provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selain itu, program tersebut akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan membantu untuk mengubah daerah-daerah miskin menjadi mesin pertumbuhan melalui agro-industri, pariwisata, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Wilayah ini juga memiliki 11,3 juta, atau 56 persen dari seluruh UMK di Indonesia. Melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, program ini akan meningkatkan kualitas hidup, mendukung terselenggaranya layanan publik yang penting, serta menciptakan pekerjaan," katanya.

Pinjaman tersebut, yang dijaminan Pemerintah Indonesia, akan meningkatkan jalur transmisi PLN, otomatisasi jaringan listrik, dan fasilitas penyimpanan limbah berbahaya serta memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti pelaksanaan e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik.

ADB menilai Jawa sebagai kawasan ekonomi utama Indonesia telah berhasil mencapai akses listrik universal. Namun pertumbuhan ekonominya masih terkendala oleh gangguan listrik dan kebocoran listrik.

Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)
Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi, Jawa diperkirakan memerlukan listrik sebanyak 259 terawatt-jam pada 2030, atau 66,4 persen dari proyeksi kebutuhan listrik di Indonesia.

Selain pinjaman tersebut, ADB juga akan mengelola hibah senilai USD 500 ribu dari Republik Korea, yaitu Dana e-Asia dan Kemitraan Pengetahuan (e-Asia and Knowledge Partnership Fund) untuk program serupa. Bantuan teknis ini akan mendanai pelatihan staf PLN dalam penguasaan teknologi yang sedang berkembang pesat, termasuk perencanaan dan otomatisasi sistem jaringan listrik.

Selain itu, bantuan juga mencakup pengoperasian jaringan listrik dengan kapasitas pembangkitan listrik terbarukan yang makin besar, layanan pengisian daya kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi skala utilitas.

Berdasarkan laporan keuangan PLN yang belum diaudit dan dirilis Rabu (28/7), jumlah kewajiban atau liabilitas PLN per 30 Juni 2021, tercatat mencapai Rp 643,86 triliun, turun tipis dibandingkan per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 649,25 triliun. (Asp)

Baca Juga:

PKS Desak Pemerintah Atasi Utang Jumbo BUMN

#BUMN #Kinerja BUMN #Utang PLN #Utang Pemerintah #Utang Negara #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Mau Lunasi Utang Rakyat Indonesia Pakai Uang Pribadi
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya ingin melunasi utang rakyat Indonesia dengan uang pribadinya. Namun, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Mau Lunasi Utang Rakyat Indonesia Pakai Uang Pribadi
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Bagikan