Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Desember 2021
Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB

Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mendapatkan suntikan utang, untuk berbagai proyek seperti merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih atau untuk mencangkup Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal.

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis hasil senilai USD 600 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun untuk membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa.

Baca Juga:

Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021

"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 persen penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan," kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia memaparkan, program ini juga akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, pendidikan masyarakat, serta akan memberi manfaat bagi lima provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selain itu, program tersebut akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan membantu untuk mengubah daerah-daerah miskin menjadi mesin pertumbuhan melalui agro-industri, pariwisata, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Wilayah ini juga memiliki 11,3 juta, atau 56 persen dari seluruh UMK di Indonesia. Melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, program ini akan meningkatkan kualitas hidup, mendukung terselenggaranya layanan publik yang penting, serta menciptakan pekerjaan," katanya.

Pinjaman tersebut, yang dijaminan Pemerintah Indonesia, akan meningkatkan jalur transmisi PLN, otomatisasi jaringan listrik, dan fasilitas penyimpanan limbah berbahaya serta memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti pelaksanaan e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik.

ADB menilai Jawa sebagai kawasan ekonomi utama Indonesia telah berhasil mencapai akses listrik universal. Namun pertumbuhan ekonominya masih terkendala oleh gangguan listrik dan kebocoran listrik.

Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)
Jaringan listrik PLN. (Foto: Antara)

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi, Jawa diperkirakan memerlukan listrik sebanyak 259 terawatt-jam pada 2030, atau 66,4 persen dari proyeksi kebutuhan listrik di Indonesia.

Selain pinjaman tersebut, ADB juga akan mengelola hibah senilai USD 500 ribu dari Republik Korea, yaitu Dana e-Asia dan Kemitraan Pengetahuan (e-Asia and Knowledge Partnership Fund) untuk program serupa. Bantuan teknis ini akan mendanai pelatihan staf PLN dalam penguasaan teknologi yang sedang berkembang pesat, termasuk perencanaan dan otomatisasi sistem jaringan listrik.

Selain itu, bantuan juga mencakup pengoperasian jaringan listrik dengan kapasitas pembangkitan listrik terbarukan yang makin besar, layanan pengisian daya kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi skala utilitas.

Berdasarkan laporan keuangan PLN yang belum diaudit dan dirilis Rabu (28/7), jumlah kewajiban atau liabilitas PLN per 30 Juni 2021, tercatat mencapai Rp 643,86 triliun, turun tipis dibandingkan per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 649,25 triliun. (Asp)

Baca Juga:

PKS Desak Pemerintah Atasi Utang Jumbo BUMN

#BUMN #Kinerja BUMN #Utang PLN #Utang Pemerintah #Utang Negara #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Hingga 31 Oktober 2025, peningkatan kinerja operasional Pertamina terukur jelas dengan tren positif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Indonesia
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Penyelamatan Garuda, dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Indonesia
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
residen Prabowo Subianto juga telah mengumumkan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Indonesia
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Suntikan dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Indonesia
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) memuji Presiden RI, Prabowo Subianto, yang akan menanggung utang Whoosh.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Airlangga dan Rosan Roeslani untuk menyelesaikan perkara utang Whoosh.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh
Bagikan