Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Desember 2021
 Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia secara tahunan, masih mengalami pertumbuhan. Posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN September 2021 yang sebesar 3,8 persen (yoy).

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia menurun dari September 2021 yang sebesar USD 423,8 miliar menjadi USD 422,3 miliar dolar AS pada akhir Oktober 2021.

Baca Juga:

Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN pemerintah dan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/12).

Pada bulan Oktober 2021, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 204,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 205,5 miliar , sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah menjadi sebesar 2,5 persen (yoy) dibandingkan dengan 4,1 persen (yoy) pada bulan September 2021.

Menurut Erwin, penurunan posisi ULN terjadi karena beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo, seiring dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Adapun penarikan ULN Oktober 2021 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12 persen.

"Posisi ULN pemerintah masih tergolong relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, posisi ULN swasta tercatat menurun dari USD 209,2 miliar pada September 2021 menjadi sebesar USD 208,4 miliar pada Oktober 2021, jika dilihat secara tahunan, ULN swasta terkontraksi sebesar satu persen (yoy) pada bulan Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4 persen (yoy).

Kontraksi ULN swasta tersebut disebabkan oleh perkembangan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 5,8 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi 2,7 persen (yoy) pada September 2021.

Bank Indonesia
Bank Indonesia

Adapun pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat sebesar 0,3 persen (yoy) dari 1,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,8 persen dari total ULN swasta, serta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Erwin menilai, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, hal ini ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN.

"ULN Indonesia pada bulan Oktober 2021 juga tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37 persen," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun

#Utang Negara #Utang Pemerintah #Utang Luar Negeri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.000, Menkeu Purbaya Jamin Utang Luar Negeri Masih Bisa Dibayar
Rupiah melemah hingga Rp18.000 per dolar AS. Menkeu Purbaya pastikan utang luar negeri tetap aman, sementara BI intensifkan intervensi pasar valas.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.000, Menkeu Purbaya Jamin Utang Luar Negeri Masih Bisa Dibayar
Indonesia
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Utang Luar Negeri Naik Jadi USD 437,9 Miliar, Rasio PDB Dekati Batas Maksimal 3 Persen
Indonesia
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Maret 2026
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Indonesia
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Fitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi untuk mencegah pelarian modal dan lonjakan bunga utang negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Indonesia
ADB Naikkan Pinjaman ke Indonesia Jadi Rp 45,49 Triliun di 2026
ADB akan terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pembangunan nasional serta melanjutkan kemitraan yang telah terbangun sejak 1966
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
ADB Naikkan Pinjaman ke Indonesia Jadi Rp 45,49 Triliun di 2026
Indonesia
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) memuji Presiden RI, Prabowo Subianto, yang akan menanggung utang Whoosh.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Bagikan