Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun

MerahPutih.com - Publik dikejutkan dengan rancangan Perpers Alat,Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), yang bakal belanjakan ratusan triliun serta uangnya dari hutang luar negeri.

Selain itu, adanya pembentukan perusahaan anyar untuk melakukan pembelian dan konsulta Alpalhamkam PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) yang diisi kader partai yang diduga memuluskan rencana pembelian Alpalhamkam tersebut.

Dalam rancangan anturan yang beredar, Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Baca Juga:

Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi

Dalam aturan yang bocor, Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS atau sekitar Rp1.749 Triliun (Kurs Rp 14.000). Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:

a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS

b. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS

c. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Lalu, Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

DPR pun memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan rencana induk pertahanan-keamanan Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR yang berlangsung pada Rabu (2/6) pagi hingga sore.

Prabowo pada media, enggan menjelaskan secara rinci terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Prabowo menegaskan, jika rencana tersebut masih dibahas bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, banyak Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang Indonesia yang sudah berusia tua dan sangat mendesak untuk diganti.

"Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ujarnya.

Selain itu, terkait rencana pinjaman luar negeri yang akan diatur dalam Perpres Alpalhankam sedang dibahas dan direncanakan.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR menjelaskan peran PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah broker (makelar) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI senilai Rp1.760 triliun.

"Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi," kata Effendi di Kompleks Parlemen.

Effendi mengatakan, Menhan menjamin bahwa PT TMI tidak akan menjadi broker tetapi hanya akan menjadi konsultan. Menurutnya, dirinya juga meminta penjelasan Menhan terkait informasi bahwa orang-orang dekat Menhan masuk dalam jajaran komisaris di PT TMI.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujarnya.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra menjabat komisaris di PT TMI. Prabowo mengatakan, para kader Gerindra ini menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas membantah isu yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) menangani proyek pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp1.760 triliun.

"PT TMI adalah wadah yang sejalan dengan keinginan Menhan Prabowo agar Indonesia tidak dibohongi mafia Alutsista," kata Yan Mandenas di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan, Kemhan tidak membuat perseroan namun yayasan membuat perseroan, itu sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu, masyarakat perlu ketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan diberikan kepada PT TMI apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk pengadaan atau pembelian alutsista.

"Itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu," ujarnya.

Kemenhan khususnya, tegas ia, Menhan Prabowo Subianto ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat bidang persenjataan, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses "transfer of technology" (ToT), agar tidak dibohongi makelar-makelar ketika membeli alutsista.

Dia menilai biasanya teknologi itu dikunci oleh prinsipal dalam proses pembelian alutsista maupun ketika "transfer of technology" (ToT), karena itu TMI adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya.

"Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemhan sama sekali," ujarnya.

Yan Mandenas menilai selama ini proses ToT belum maksimal dan Menhan ingin ToT yang berbobot dan berkualitas, serta Pemerintah ingin keterlibatan para ahli yang mumpuni, yang mengawal dan terlibat dalam proses ToT. Dan proses ToT jangan hanya berbentuk hal-hal yang sederhana seperti mengecat atau mengelas.

Yan meyakini semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah Indonesia semakin maju dalam sektor pertahanan, agar tidak didikte lagi oleh negara lain.

"Jika ToT bisa berjalan baik maka perawatan alutsista bisa hemat biaya dan lebih maksimal, serta dilakukan oleh anak negeri sendiri. Setiap perbaikan alutista, tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan isu rencana belanja alat sistem utama pertahanan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp1,760 triliun masih tergolong kecil.

Dia mengatakan, meski tergolong kecil untuk kebutuhan 25 tahun ke depan, pemerintah perlu cermat dalam mencari pendanaan sebab rencananya hal itu akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri.

"Bagaimana dari skema pinjaman suku bunga serendah mungkin dan tenornya sepanjang mungkin. Artinya, suku bunga di bawah 2 persen atau bahkan 2 persen, dengan dengan tenor panjang 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun," jelas Khairul dalam keteranganya, Senin (31/5). (*)

Baca Juga:

Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR