Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menjadi korban penusukan oleh terduga teroris pada Kamis (10/10) berinisial SA alias Abu Rara beserta istrinya, FA.
Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut Abu Rara merupakan anggota Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. Abu Rara merupakan jaringan Abu Zee yang ditangkap oleh Polisi di Bekasi (23/9).
Baca Juga:
Penusukan Wiranto Dicurigai Sebagai Rekayasa, Pengamat Intelijen: Indonesia Darurat Literasi
Direktur Eksekutif SETARA Insitute Ismail Hasani mengatakan pola organisasi dan pendekatan amaliah JAD bentukan Aman Abdurrahman, yang sudah divonis mati untuk sejumlah kasus terorisme memang berbeda dari organisasi terorisme lainnya yang melakukan aksi dalam skala besar.
"Jejaring organisasi JAD sangat cair dengan sleeping cell (sel tidur) tidak terstruktur tetapi menyebar dan mengadopsi pendekatan lone wolf (bergerak secara sendiri-sendiri) dalam melakukan amaliah," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10).
Menurut Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini gerakan sporadis dan sendiri-sendiri dilakukan oleh anggota JAD meskipun tindakan kecil tetapi memelihara efek keresahan berkepanjangan.
"Serangan terhadap Menko Polhukam harus dibaca sebagai serangan terhadap negara, yang menimbulkan efek berlapis dan memperpanjang usia keresahan di tengah masyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, Ismail menyarankan aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dengan mengantisipasi konsolidasi sel-sel tidur dan aksi teror yang memanfaatkan berbagai momentum politik nasional.
"Tetapi, antisipasi ini dilakukan dengan tidak melakukan generalisasi termasuk penggunaan isu intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukkan gerakan sipil yang melakukan koreksi atas sejumlah kekeliruan kebijakan sejumlah elemen negara," paparnya.
SETARA Institute, lanjut dia, mengutuk segala bentuk terorisme dan ekstremisme kekerasan (violent extremism) serta penggunaan doktrin ideologis apapun untuk mengganggu dan merusak tatanan hidup bersama bangsa dan negara. Terorisme merupakan ancaman nyata.
"Pemerintah harus selalu menyiagakan dan memobilisasi sumber daya yang memadai untuk mencegah dan menangani ekspresi puncak ekstremisme kekerasan tersebut, demi menjaga dan melindungi keselamatan seluruh warga negara," tegasnya.
Meskipun demikian, kata dia, pencegahan terorisme menuntut pemerintah harus memiliki formula yang presisi, holistik dan berkelanjutan dalam kerangka HAM dan demokrasi. Pemerintah harus fokus pada hulu terorisme dan mempersempit enabling environment yang mempercepat inkubasi terorisme.
"Terorisme dan segala bentuk ekstremisme kekerasan merupakan musuh bersama seluruh bangsa dan umat manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya tidak cukup mengandalkan kelembagaan dan sumber daya negara," kata dia.
Menurutnya negara harus menjadi agensi utama dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Namun dibutuhkan juga partisipasi dan keterlibatan warga, khususnya dalam pencegahannya, sehingga akan terbangun perlawanan semesta terhadap terorisme.
Baca Juga:
Bupati Pandeglang Khawatir Buntut Penusukan Wiranto, Investor Kabur dari Wilayahnya
"Agenda penguatan ketahanan warga (resilience) adalah kebutuhan untuk membentengi warga dari paparan dan intrusi gerakan dan narasi antikebinekaan dan Pancasila," ujarnya.
Dalam konteks itu, lanjut Ismail, pendidikan kebinekaan dan tata kelola yang inklusif harus digalakkan, agar seluruh anak bangsa dapat hidup bersama secara damai di tengah aneka perbedaan. Di samping itu, promosi toleransi mesti menjadi agenda kolektif yang berkelanjutan.
"Oleh karena itu merebaknya intoleransi dan radikalisme harus ditangani sejak dini. SETARA Institute mengingatkan kembali bahwa intoleransi merupakan anak tangga pertama menuju terorisme," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Polisi Ungkap Pelaku Penusukan Tahu Ada Wiranto di Pandeglang
