Perjuangkan RUU KIA, Puan Ingin Mengoptimalkan Kedekatan Ibu dan Anak

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Perjuangkan RUU KIA, Puan Ingin Mengoptimalkan Kedekatan Ibu dan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memaparkan betapa pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan.

Fenomena tersebut menjadi dasar Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Baca Juga:

PDIP Sosialisasikan Cegah Stunting pada 500 Ibu Hamil

“Di DPR RI, kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan ibu dan anak. Yang mana nantinya ibu melahirkan cutinya itu Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan saat membuka acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat di Sekolah Partai PDIP, Sabtu, (18/6).

Puan mengatakan, teknis pembuatan RUU itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang jelas, hal itu akan dibahas antara DPR dan Pemerintah.

“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” ujarnya.

Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya.

“Jadi kita dukung ya itu semua,” imbuhnya.

Baca Juga:

Di Sekolah Partai PDIP, Ganjar dan Gibran Digembleng Senam Sicita

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyatakan, pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri membuat buku yang luar biasa, ini adalah buku resep makanan anak baduta (bawah dua tahun) dan ibu hamil dari Ibu Megawati. Iya, luar biasa,” katanya.

Kata Hasto, stunting bisa dikenali dengan orang yang pendek, walau orang pendek belum tentu stunting. Namun stunting memiliki setidaknya tiga kerugian.

“Satu, stunting itu pendek, jadi susah bersaing. Mau jadi TNI, Polri juga susah. Mau naksir pramugari juga ragu-ragu karena kita nggak pede. Kemudian, stunting itu daya memahaminya rendah. Jadi ya sulit untuk menjadi cerdas. Ketiga, mudah sakit-sakit-sakitan," urainya.

Pada titik itulah pendidikan dan pemberdayaan para ibu dalam membesarkan anak, sangatlah penting. Karenanya, sesuai arahan Presiden Jokowi, anak stunting harus dicegah. Targetnya, di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen, dimana saat ini angkanya masih 24,4 persen. (Pon)

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

#PDIP #Stunting #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Waspada! Risiko Stunting Anak Indonesia Bisa Melonjak Tinggi
Prevalensi stunting tahun 2022 menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) sebesar 21,6 persen dan meningkat dengan adanya El Nino ini sampai bertambah 15-25 persen
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Waspada! Risiko Stunting Anak Indonesia Bisa Melonjak Tinggi
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Bagikan