Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Juni 2022
Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Menteri Keuangan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sri Mulyani memberi paparan tentang pemahaman dan pengetahuan serta mengakselerasi BRIN daerah.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Kunjungi Gibran di Barak Sekolah Partai

Sri Mulyani memberikan paparan berjudul Regulasi Kementerian Keuangan Untuk Penguatan Anggaran Pendukung Riset dan Inovasi Daerah Berkelanjutan.

Dia memulai dengan menjelaskan situasi pandemi Covid yang belum berakhir dan geopolitik dunia.

Saat membahas soal hubungan pusat dan daerah, termasuk soal anggaran, Sri Mulyani berharap para kepala/wakil kepala daerah untuk berpikir secara terbuka.

"Saya ingin mengajak bapak ibu bagaimana terbang ke Mars," canda Menkeu.

Baca Juga:

Seluruh Kepala Daerah PDIP Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati

Sri Mulyani mendukung para kepala daerah menjadi pemimpin yang menjaga kepentingan dan keberlangsungan serta keamanan Indonesia.

"Risiko yang saat ini dalam bentuk sangat imminent adalah pangan, energi, yang menjadi sangat kompetitif," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan fondasi riset dan inovasi adalah terjadinya kolaborasi, termasuk dengan para kepala daerah.

"Riset tidak bisa dilakukan sendiri, bertapa lalu dapat wangsit, tidaklah. Riset itu kolaborasi," ucapnya. Kontan peserta rakor, tertawa atas pernyataannya itu. (Bob)

Baca Juga:

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

#PDIP #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan