Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly berpesan kepada seluruh jajarannya mewujudkan semangat kemerdekaan dalam bentuk nyata berupa kinerja yang bersih demi terwujudnya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Tinggalkan pola-pola kerja kerja lama, baik pribadi maupun organisasi, yang berbau penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminatif, maupun tidak terawasi dengan baik," kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (17/8).
Yasonna meminta agar segenap aparatur Kemenkumham mengimplementasikan good government dan clean governance dalam setiap aspek pelayanan publik buat mewujudkan birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi.
Baca Juga:
Generasi Muda, Rayakan HUT ke-75 RI dengan Kontribusi Positif untuk Negeri
Menurut Yasonna, kinerja pribadi sebagai aparatur negara dan kinerja institusi Kemenkumham secara keseluruhan menjadi bagian tak terpisahkan dari harapan menuju Indonesia Maju.
"Penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government menjadi salah satu elemen mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan bersama," ujar Yasonna.
Yasonna berpesan agar menjadikan momentum perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 untuk lebih meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, serta menyelenggarakan sistem organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
"Jangan lupa juga untuk tingkatkan akuntabilitas karena setiap aspek pekerjaan kita harus bisa dipertanggung jawabkan hingga sekecil-kecilnya kepada masyarakat," tutur menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.
Yasonna juga mengingatkan, seluruh aparatur Kemenkumham untuk turut menyesuaikan pola kerja dengan perubahan situasi dan berkontribusi mempererat semangat persatuan di dalam masyarakat.
"Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak kebiasaan, termasuk cara bekerja yang selama ini kita kenal. Karenanya, saya mengingatkan seluruh aparatur Kemenkumham untuk mengubah pola kerja hingga sesuai dengan kondisi serta isu kekinian di dalam masyarakat.
Baca Juga:
Pembubaran Lembaga Negara Jilid II Bukti Kemenpan-RB Jawab Keinginan Jokowi
