Peringati Hari Pers Nasional, Politikus PKB Berharap Setiap Berita Tidak Memihak Pada Satu Sudut Pandang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Peringati Hari Pers Nasional, Politikus PKB Berharap Setiap Berita Tidak Memihak Pada Satu Sudut Pandang

Ilustrasi jurnalis sedang wawancara Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, diberharap jurnalis dan media massa terus menjaga integritas dan kompetensinya. Insan pers diingatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan profesinya.

“Kesetiaan kepada publik harus menjadi prinsip utama bagi media massa dan insan pers dalam bekerja. Jalankan tugas-tugas jurnalistik dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Jakarta, Minggu (9/2).

Menurut Cucun, penting bagi jurnalis untuk mengutamakan kredibilitasnya sehingga media dan insan pers dapat menjalankan peranannya sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

“Fungsi dan tugas pers sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Kita berharap pers dapat terus menjalankan fungsi-fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,” ungkapnya.

Baca juga:

Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Minta Maaf HPN 2025 Berlangsung di Tengah Perpecahan Organisasi

Cucun, menekankan insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar jurnalis selalu memeriksa dan memverifikasi informasi yang diterima dari berbagai sumber.

“Sebagai penjaga kebenaran dan keadilan, jurnalis harus terus melakukan mekanisme checks and balances demi memastikan produk berita yang dihadirkan akurat dan obyektif untuk kepentingan publik,” tutur Cucun.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, prinsip checks and balances menjadi modal bagi insan pers dalam menyampaikan berita sehingga media massa dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Pers berperan dalam mencegah penyebaran berita palsu atau tidak akurat yang dapat merugikan semua pihak. Masyarakat menaruh harapan pada pers untuk tetap menjadi sumber informasi terpercaya,” ucapnya.

Cucun mengingatkan, berita harus disajikan secara adil dan seimbang. Ia juga meminta media dan insan pers memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan tidak memihak pada satu sudut pandang tertentu.

“Terutama dalam era informasi yang cepat dan beragam seperti sekarang ini, jurnalis harus tetap kritis terhadap informasi yang didapat. Insan pers memiliki tanggung jawab moral terhadap setiap berita yang dibuat,” jelasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menekankan pentingnya jurnalis mematuhi kode etik profesi dalam setiap aspek kerja-kerja jurnalistik.

Cucun juga berharap media massa dan insan pers memainkan peran yang lebih aktif dalam mempromosikan inklusi sosial dan toleransi dalam masyarakat. (*)

#Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Iwakum memperingati HUT ke-4 dengan menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, memperkuat solidaritas jurnalis, serta mendorong perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 01 Agustus 2026
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Indonesia
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Media mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah ke rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Indonesia
KPK Sebut Pers Penggerak Kesadaran Antikorupsi, bukan sekadar Penyampai Kabar,
Fungsi jurnalistik sebagai kontrol sosial memiliki kontribusi besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
KPK Sebut Pers Penggerak Kesadaran Antikorupsi, bukan sekadar Penyampai Kabar,
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Eks Direktur JakTV Tian Bahtiar Divonis Bebas, Hakim Tegaskan Perlindungan Hukum terhadap Karya Jurnalistik
Eks Direktur JakTV, Tian Bahtiar, divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan tiga kasus korupsi. Hakim pun menyatakan ia tidak bersalah.
Soffi Amira - Rabu, 04 Maret 2026
Eks Direktur JakTV Tian Bahtiar Divonis Bebas, Hakim Tegaskan Perlindungan Hukum terhadap Karya Jurnalistik
Indonesia
Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan
Setidaknya ada lima persoalan besar yang dihadapi pers nasional saat ini, seperti ekonomi media, kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan dan disrupsi digital, serta regulasi belum berpihak penuh pada pers.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan
Indonesia
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Polisi menangkap jurnalis berinisial R di Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan itu terkait kasus dugaan pembakaran kantor tambang awal Januari 2026.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Indonesia
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
51,5 juta peserta fiktif BPJS Kesehatan yang merugikan negara hingga Rp126 triliun per tahun
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Biro Pers Istana Kembalkan ID Liputan Wartawan CNN Indonesia
Yusuf mengklarifikasi ID Pers yang diambil Istana merupakan ID khusus meliput di Istana, bukan ID profesional yang dimiliki Diana sebagai jurnalis CNN.
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Biro Pers Istana Kembalkan ID Liputan Wartawan CNN Indonesia
Bagikan